Page 173 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 NOVEMBER 2019

"Kita memfasilitasi kepentingan pengusaha dan pekerja. Walaupun tidak disyaratkan
adanya survei KHL, kita melakukan survei KHL sehingga mempunyai data objektif atau

riil di lapangan sebenarnya yang dibutuhkan oleh pekerja untuk mendapatkan hidup

layak berapa per bulannya. Itu kita cari jalan tengah," ucap Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah saat dihubungi, Selasa

(15/10/2019).

2. Dewan pengupahan usulkan dua angka

Dewan Pengupahan DKI Jakarta mengusulkan dua angka upah minimum provinsi

(UMP) DKI Jakarta 2020 kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yakni Rp

4.276.349,906 dan Rp 4.619.878,99 per bulan.

Angka Rp 4,2 juta diusulkan unsur pengusaha dan pemerintah. Sementara angka Rp

4,6 juta diusulkan oleh serikat pekerja.

Anies mengatakan, unsur pengusaha mengusulkan UMP sesuai ketentuan Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yakni naik 8,51 persen

dari UMP 2019 sebesar Rp 3,9 juta.

Sementara itu, unsur serikat pekerja mengusulkan UMP dengan mempertimbangkan

kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp 3.965.221, kenaikan inflasi 3,39 persen, dan
pertumbuhan ekonomi 5,12 persen.

"Jadi KHL-nya Rp 3,96 juta, kemudian usulan pengusaha itu ikut pada PP, Rp 4,276

juta, lalu usulan dari serikat pekerja Rp 4,6 juta," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta,
Rabu (23/10/2019).

3. Buruh tolak penetapan UMP berdasarkan Peraturan Pemerintah

Page 172 of 328.