Page 261 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 NOVEMBER 2019
P. 261
Title KEMNAKER BAKAL KAJI REVISI PP PENGUPAHAN
Media Name bisnis.com
Pub. Date 01 November 2019
https://ekonomi.bisnis.com/read/20191101/12/1165804/kemnaker-bakal-kaj i-revisi-
Page/URL
pp-pengupahan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan pihaknya tengah
melakukan kajian untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015
tengan Pengupahan.
"Aturan itu kan memang di dalamnya setiap lima tahun akan di- review . Nanti akan
[direvisi], ini sudah lima tahun ya sejak 2015," jelasnya di Istana Negara, Jumat
(1/11/2019).
PP Pengupahan tersebut mengatur mengenai formulasi penghitungan Upah
Minimum Provinsi dengan merujuk pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pada
tahun mendatang, UMP 2020 ditetapkan sebesar 8,51% yang dihitung berdasarkan
inflasi (3,39%) dan pertumbuhan ekonomi (5,12%) tahun ini.
Dia pun menjamin perumusan revisi PP Pengupahan itu akan mendengarkan semua
pihak sehingga produk hukum yang dihasilkan diharapkan dapat mengakomodasi
semua pihak.
"Karena ini lima tahun, nanti kita akan review PP ini. Nanti kita akan review,
mendengar semua pihak," katanya.
Terkait dengan revisi Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Ida
menyebut saat ini masih dalam proses inventarisasi persoalan. Dia pun
menambahkan regulasi-regulasi yang menghambat investasi juga akan direvisi.
"Semua akan kita dengarkan. Saya juga ingin mendengar teman-teman pengusaha,
membangun dialog dengan kelompok pekerja. Beberapa hari ini saya akan
mendialogkan itu dengan beberapa stakeholders," tambahnya.
Page 260 of 328.
