Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 DESEMBER 2019
P. 59
merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah dalam rangka
perlindungan buruh migran.
"Untuk itu dalam diskusi tematik akan dibahas perlindungan hukum itu yang tepat
bisa dilakukan pemerintah secara konperhensif. Ini bisa dijadikan rekomendasi,
dalam pembuatan peraturan daerah di tingkat provinsi hingga Kabupaten/Kota,"
jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Banyuwangi Syaiful Alam Sudrajat
mengatakan, Jambore ini bisa memberikan kontribusi perlindungan TKI yang lebih
baik ke depannya. "Jadi paling tidak ada rekomendasi yang dihasilkan kepada
pengambil kebijakan dari Pemerintah Pusat agar perlindungan buruh migran
semakin baik kedepannya," ungkapnya.
Persoalan Buruh Migran, kata Alam, tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri. Akan
tetapi juga harus berkolaborasi dengan stakeholder terkait, seperti NGO atau
lembaga masyarakat yang fokus terhadap buruh migran.
"Persoalan TKI ini kan kompleks. Jadi tidak bisa ditangani sendiri oleh pemerintah.
Elmen masyarakat juga harus ada peran sertanya," terangnya.
Sementara General Manajer Dompet Dhuafa Maya mengungkapkan, dalam jambore
ini tidak hanya membahas tentang nasib buruh migran. Namun juga mengarah pada
peningkatan kesejahteraan pasca para pahlawan devisa ini pulang ke tanah air.
"Mereka bekerja ke luar negeri ini kan dalam rangka memenuhi kebutuhan dirinya
dan keluarganya. Nah, yang harus difikirkan, bagaimana agar setelah pulang
mereka tidak ke luar negeri lagi," ujarnya.
Upaya yang bisa dilakukan yaitu memberdayakan keluarga yang ditinggalkan. Salah
satunya memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan soft
skill dan kompetensi.
"Bisa dengan pelatihan batik, menjahit atau keahlian lainnya. Dengan demikian saat
buruh migran kembali ke tanah air, mereka bisa hidup mandiri tanpa harus kembali
lagi ke luar negeri," tutupnya.
Page 58 of 59.
