Page 124 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 Mei 2019
P. 124
Title HARAPAN BURUH UNTUK DESK TENAGA KERJA POLRI
Media Name bisnis.com
Pub. Date 02 Mei 2019
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190502/12/917726/harapan-buruh-untuk -desk-
Page/URL
tenaga-kerja-polri
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA -- Pembentukan Desk Tenaga Kerja di kepolisian memberikan harapan
baru bagi buruh. Para buruh kini tidak lagi bingung ke mana harus melapor jika
menemukan pelanggaran pidana UU Ketenagakerjaan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena
Wea mengatakan, dengan adanya Desk Tenaga Kerja yang akan menangani
pelanggaran pidana kasus ketenagakerjaan, perusahaan akan berpikir dua kali
untuk melanggar aturan yang berlaku khususnya UU Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat
Buruh .
"Selama ini banyak buruh yang dibayar dengan upah murah tak sesuai dengan
aturan yang berlaku. Banyak juga buruh yang dilarang mendirikan serikat pekerja.
Pelanggaran inilah yang kerap dilakukan oleh pengusaha," ujarnya dalam peresmian
Desk Tenaga Kerja di Polda Metro Jaya, Rabu (1/5/2019).
Usulan tentang pembentukan desk tenaga kerja ini sudah lama digaungkan oleh
buruh. Namun, hal ini baru direspons dengan cepat oleh Polda Metro Jaya setelah
pertemuan konfederasi dan federasi serikat pekerja dengan Presiden Joko Widodo
pada 26 April lalu.
Selama ini, para pekerja bingung akan melaporkan ke mana ketika terjadi
pelanggaran tenaga kerja. Pasalnya, polisi tak mengerti tentang UU
Ketenagakerjaan sehingga laporan itu tak tertangani.
"Ketika laporan pekerja itu kembali lagi ke pekerja dari kepolisian, yang dilakukan
pekerja melakukan demonstrasi," ucap Andi.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar
berpendapat dengan adanya desk ini diharapkan hak-hak yang dimiliki buruh yang
diatur didalam aturan UU Ketenagakerjaan dan UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh ini
dapat berjalan baik.
Selama ini, ketentuan tentang pidana ketenagakerjaan seperti yang diatur di pasal
90 UU Ketenagakerjaan tentang upah minimum, pasal 43 UU tentang kebebasan
berserikat, dan pasal 55 UU nomor 24/2011 tentang kepesertaan dan pembayaran
Page 123 of 169.
