Page 59 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 Mei 2019
P. 59
Title MANAJEMEN FREEPORT TERANCAM DIPIDANA
Media Name antaranews.com
Pub. Date 02 Mei 2019
Page/URL https://www.antaranews.com/berita/852568/manajemen-freeport-terancam-d ipidana
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jayapura - Markus Vim, salah satu bekas karyawan Freeport yang tergabung dalam
kolisi mogok kerja (moker) PT Freeport Indonesia dari sekitar 8.300 karyawan
Freeport yang mogok hingga berbuntut pada Pemutusan Hubungan Kerja/PHK
sepihak pada 2017 menyebutkan manajemen Freeport terancam dipidana "Sampai
hari ini telah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Tenaga
Kerja (Bawesnaker) Provinsi Papua," kata Markus di Jayapura, Kamis.
Dia menjelaskan proses pemeriksaan itu telah selesai dan nota pemeriksaan itu
sudah keluar. Kini, pihaknya sementara menunggu surat penetapan dari Dinas
Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Papua "Surat penetapan itu akan dikeluarkan oleh
Kepala Disnaker Provinsi Papua, ketika surat penetapan itu dikeluarkan akan keluar
nota dinas yang akan dikirim ke manajemen PT Freeport Indonesia," katanya.
Surat akan dikirim dua kali ke manajemen PT Freeport ketika dua kali dalam selang
waktu dua sampai tiga minggu tidak dijawab, maka akan keluar nota dinas kedua.
"Ketika nota dinas kedua keluar lalu tidak dijawab lagi maka akan digiring ke
pidana," katanya.
Sekitar 8.300 karyawan PT Freeport Indonesia dan pekerja dari berbagai
perusahaan subkontraktor menuntut pemerintah mengambil tindakan tegas terkait
permasalahan mereka dengan manajemen perusahaan hingga berbuntut pada
Pemutusan Hubungan Kerja/PHK sepihak pada 2017.
Sebelumnya, Kepala Balai Pengawas Ketenagakerjaan pada Disnaker Papua
Melkianus Bosawer mengatakan Disnaker Papua telah mengirim pegawai pengawas
ketenagakerjaan untuk melakukan investigasi dan pemeriksaan terkait kisruh antara
karyawan yang melakukan mogok kerja dengan manajemen PT Freeport yang
berlangsung sejak Mei 2017.
Pekerja sudah melakukan kajian terkait masalah ketenagakerjaan yang terjadi di
lingkungan PT Freeport dengan mengacu kepada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial dan peraturan mengenai sistem pengawasan ketenagakerjaan.
"Hasilnya menyatakan bahwa mogok yang dilakukan oleh karyawan PT Freeport dan
berbagai perusahaan subkontraktornya pada Mei 2017 adalah sah," kata Bosawer
Page 58 of 169.
