Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 JULI 2019

Dinna mengatakan hal ini untuk mengsinkronkan kebijakan dari berbagai unsur.
Komposisi ini, kata dia akan ada lima kementerian. Jadi kalau diperhatikan
komposisi yang dipilih harus ada komponen pemerintah.

"Kami mengikuti undang-undang, ada lima kementerian yang akan mengirimkan
calonnya. Kalau tidak beres dengan DJSM, keluarnya pasti ramai. Unsur pemerintah
harus sudah lengkap, juga harus ada tokoh dan ahli. Nanti kita ajukan 12 kepada
presiden, kemudian presiden memilih 6," jelasnya.

Dinna juga menjelaskan, ketika berbicara DJSN, ada tiga pekerjaan rumah anggota
DJSN yang baru. "Program ini baru terlaksana tahun 2014, tugas DJSM ini sekarang
sudah untuk menegosiasikan fungsinya. Tugas anggota selanjutnya sudah harus
mencari tahu solusi yang bisa diterima oleh berbagai macam pihak. Baik dari fungsi
layanannya maupun fungsi keberlangsungannya," katanya.

Jadi tugas DJSM berikutnya, lanjut Dinna harus lebih banyak mencari tahu solusi
yang bisa diterima oleh berbagai macam pihak baik dari fungsi layanannya maupun
fungsi keberlangsungannya. "Kalau dilihat tensi sekarang, antara layanannya ingin
dipertahankan agar lebih bagus. Namun ada yang ingin dihentikan karena kalau
diteruskan akan bangkrut. Bahwa ini bukan either or, jika satu dilakukan maka yang
lain terjadi. Disinilah keahlian anggota DJSM diperlukan."

Dinna menekankan, DJSM bukan hanya perlu orang yang tahu masalahnya karena
masalah saat ini sudah terdata dengan baik. "Anggota DJSM lama telah mendata
dan mengidentifikasi data masalah dengan baik. Dan terungkap juga cukup banyak
masalahnya. Pertanyaannya, siapa perlu melakukan apa? urutannya harus seperti
apa? mana dulu yang perlu diubah? Dan hal ini harus dinegosiasikan."

"Makanya dari awal sudah saya sampaikan, ini seperti life a kill karena di dalam
DJSM orang-orang yang kebijakannya langsung akan butuh berubah ada disitu.
Demikian juga masyarakat yang kepentingannya disitu baik pekerja dan pengusaha
ada di DJSM. Demikian juga unsur masyarakat pembiayaan lain non pemilik upah,"
tambah Dinna.

PR konkrit yang harus dilaksanakan oleh anggota DJSM yang baru, tambah Dinna
harus mengetahui kepentingan baik dilihat dari BPJS ketenagakerjaan maupun
kesehatan."Iurannya cuma satu kalau di kesehatan ada unsur PBI yakni iuran dari
pemerintah tapi secara umum komponennya ada upah dan non penerima upah. Nah
ini masing-masing punya kepentingannya, kalau kita bicara PR konkritnya pertama
layanannya. Karena layanan itu bukan semata-mata iurannya ditambah maka
layanannya akan bertambah bagus. Biaya ditambah kalau tidak ada monitoring yang
tepat tidak ada pihak kontrol yang baik juga layanannya belum tentu terjamin
dengan baik," tutupnya.

Page 33 of 130.