Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 JULI 2019
P. 67
perusahaan mengalami defisit, tentu akan membebani pemerintah. Padahal,
pemerintah pun memiliki kemampuan terbatas dalam mengatasi hal itu.
JK menyadari bahwa perbedaan kondisi itu terjadi karena perbedaan manfaat yang
diberikan ke masyarakat. Misalnya, BPJS Ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab
jangka panjang. "Sedangkan BPJS Kesehatan, tentu pada hari itu orang sakit yang
selesai bayar. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan mempunyai jangka panjang. Kita
pahami itu," katanya.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menilai perlu ada kajian dari
sisi regulasi jika ingin mewujudkan wacana JK. Sebab, kata dia, secara regulasi,
BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan tidak diperkenankan untuk melakukan subsidi
silang antarprogram.
"Tapi operasional di lapangan, kekuatan administrasi, kegiatan joint office,
pendataan, pendaftaran ini yang bisa kita sinkronkan, sinergikan. Dalam rangka
untuk mengoptimalkan iuran yang ada," ujar Agus.
Page 66 of 130.
