Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 JULI 2019
P. 74
Praktik semacam itu, menurut dia, termasuk dalam penyimpangan yang harus
diluruskan karena merugikan pekerja berstatus magang.
Hilman menegaskan, masalah pemagangan yang selama ini terus diributkan oleh
pekerja dengan pengusaha harus ditempatkan sesuai dengan ketentuan UU
13/2003 mengenai ketenagakerjaan.
"Jika ada praktik pemagangan yang melanggar ketentuan, justru hal itu yang harus
kita tolak," imbuhnya.
Permenaker No 36/2016 tentang Pemagangan di Dalam Negeri, dianggap
merugikan hak-hak pekerja. Peraturan tersebut, kata Hilman, malah membuat celah
bagi perusahaan untuk semakin eksploitatif terhadap pekerja.
Banyak kalangan dan praktisi buruh menganggap bahwa Permenaker tersebut
hanya menguntungkan bagi perusahaan.
Berdasarkan Permenaker No 36/2016, pengusaha dapat mempekerjakan peserta
magang hingga 30 persen dari jumlah karyawan. Jangka waktunya satu tahun.
Namun dapat diperpanjang terus, tanpa kewajiban membayar upah.
Alasannya, pemagangan sebagai bagian sistem pelatihan kerja untuk menguasai
keterampilan atau keahlian tertentu.
Peserta magang hanya berhak dapat uang saku yang meliputi biaya transpor, uang
makan, dan insentif yang besarannya ditentukan sepihak oleh perusahaan.
Dalam rapat konsultasi publik Kementerian Ketenagakerjaan dengan serikat pekerja,
telah disampaikan draf revisi Permenaker No 36/2016.
"Isinya, justru lebih eksploitatif. Karena pengusaha diperbolehkan menggunakan
sistem shift hingga shift malam," paparnya.
Selain itu, ketentuan soal tidak adanya upah juga masih tetap ingin dipertahankan
oleh pemerintah.
Padahal, menurut dia, ada banyak temuan bahwa banyak pengusaha yang justru
mempekerjakan peserta pemagangan dan memberikan target pekerjaan yang harus
dicapai kepada peserta pemagangan, serta memberlakukan lembur.
Lemahnya pengawasan dari Kementerian Ketenagakerjaan, baik di tingkat pusat
sampai daerah terhadap pelanggaran di lapangan, juga disoroti oleh serikat pekerja.
"Kami menyerukan kepada buruh Indonesia untuk pro aktif Memberikan edukasi dan
advokasi terhadap sesama buruh demi terwujudnya kesejahteraan kaum buruh
Indonesia," pungkasnya.
Page 73 of 130.
