Page 154 - Buku PKN new
P. 154

seumpama  final  product  yang  tinggal  mengkonsumsi  saja,

                         tetapi  mengandung  nilai-nilai  dasar  dan  kaidah-kaidah  dasar
                         untuk  suprastruktur  dan  infrastruktur  sistem  kehidupan

                         bernegara bangsa indonesia. Nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar

                         ini  memerlukan  pengolahan  secara  seksama.  Rujukan  yang

                         mengenai  kehidupan  bernegara  dan  berbangsa  tidak
                         dimaksudkan  untuk  diperlakukan  hanya  sebagai  kumpulan

                         dogma-dogma        saja,   melainkan     harus     ditata   dengan

                         menggunakan akal budi dan akal pikiran yang sehat. Pengolahan

                         itu harus dilakukan dengan cerdas.
                      3.  Demokrasi yang berkedaulatan rakyat

                         Demokrasi  menurut  UUD  1945  ialah  demokrasi  yang

                         berkaudalatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan
                         rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang

                         kedaulatan itu. Kedaulatan itu kemudaian  dilaksanakan menurut

                         undang-undang dasar.
                      4.  Demokrasi dengan rule of law

                         Negara  adalah  organisasi  kekuasaan,  artinya  organisasi  yang

                         memiliki  kekuasaan  dan  dapat  menggunakan  kekuasaan  itu

                         dengan  paksa.  Dalam  negara  hukum,  kekuasaan  dan  hukum
                         itu merupakan kesatuan konsep yang integral dan tidak dapat

                         dipisah-pisahkan. Implikasinya adalah kekuasaan negara harus

                         punya legitimasi hukum.

                      5.  Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara
                         Demokrasi  dikuatkan  dengan  pembagaian  kekuasaan  negara

                         dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung

                         jawab menurut undang-undang dasar.



                  DEMOKRASI                                                              149
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159