Page 3 - PANDUAN PENILAIAN UJIAN SEKOLAH
P. 3
4. KKM ditentukan oleh satuan pendidikan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan
dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran
dan kondisi satuan pendidikan.
5. Penilaian dilakukan secara terencana dan berkelanjutan,artinya semua indikator
diukur, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan KD yang telah dan yang belum
dikuasai peserta didik, serta untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik.
6. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut, berupa program remedial
bagi peserta didik dengan pencapaian kompetensi di bawah ketuntasan dan program
pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi ketuntasan. Hasil penilaian juga
digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik untuk memperbaiki proses pembelajaran
Untuk mewujudkan penilaian tersebut pada pelaksanaan semester ganjil tahun
pelajaran 2020/2021, maka SMA Negeri 1 Tibawa perlu membuat pedoman pelaksanaan
semester untuk mempermudah dan menyatukan persepsi guru perencanaan,
pelaksanaan dan penilaian terhadap evaluasi. Khusus untuk tahun pelajaran 2020/2021
pelaksanaan evaluasi akhir semester (PAS) berkenaan dengan masa pandemic covid 19
dan pembelajaran dilaksanakan secara daring, maka evaluasi pun dilaksanakan secara
daring pula.
Panduan pelaksanaan Penilaian Akhir Semester (PAS) ini merupakan pedoman
bagi guru untuk melaksanakan evaluasi agar pemahaman dan komitmen guru dalam
pelaksanaan UAS dapat terjaga demi keberhasilan pelaksanaan evaluasi itu sendiri.
B. Dasar Hukum
Dasar hukum pelaksanaan Penilaian Akhir Semester di SMA Negeri 1 Tibawa
adalah:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan
Pemerintah Panduan Penilaian untuk Satuan pendidikan Menengah Atas © 2015,
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 4 Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua tentang Standar Nasional Pendidikan.
2
