Page 13 - XI-MODUL PPKN SEMESTER I-converted
P. 13
• Hak setiap warga negara memiliki kebebasan hak milik
• Hak jaminan sosial
• Hak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan
2. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila
Nilai Instrumental Merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang sifatnya lebih
khusus. Nilai Instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila pancasila. Pada
umumnya berbentuk ketentuan- ketentuan konstitusional mulai dari UUD sampai dengan
peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan yang menjamin HAM, ialah
diantaranya:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 27-34
dan pasal 28 A – 28 J Salah satunya adalah pasal 28E, yang mengatur tentang
kebebasan memeluk agama.
2) Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Tap MPR
tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia.
3) Ketentuan dalam undang-undang organik berikut :
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak
Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia. 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia.
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan
Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
4) Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1
Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusi.
5) Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah berikut:
1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan
terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
6) Ketentuan dalam Keputusan Presiden (Keppres :
1) Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia.
