Page 17 - SKH Palangka Post Edisi 28 Agustus 2019
P. 17

EKONOMI & BISNIS









                rabu, 28 aGuSTuS 2019                                                                                                                                                                17

                                                    Pemerintah Tekankan






                                  Pengendalian  Impor Limbah









                                                                                                                                                                   bOGOr, PPOST
                                                                                                                                                                   Pemerintah membahas masalah impor
                                                                                                                                                                   sampah dan limbah dengan menekankan
                                                                                                                                                                   upaya pengendalian, salah satunya den-
                                                                                                                                                                   gan memanfaatkan bahan baku yang ada
                                                                                                                                                                   di dalam negeri.

                                                                                                                                                                    “Yang pertama kita harus maksimalkan potensi
                                                                                                                                                                  sampah yang ada di dalam negeri terlebih dahulu
                                                                                                                                                                  untuk kebutuhan bahan baku industri kita,” kata
                                                                                                                                                                  Presiden Joko Widodo dalam sambutan saat rapat
                                                                                                                                                                  terbatas bertopik “Impor Sampah dan Limbah” di
                                                                                                                                                                  Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa.
                                                                                                                                                                    Menurut Presiden, hal kedua yang harus dilakukan
                                                                                                                                                                  yakni perbaikan regulasi tata kelola impor sampah
                                                                                                                                                                  dan limbah.
                                                                                                                                                                    Kemudian Jokowi juga meminta menteri-menteri
                                                                                                                                                                  terkait untuk menegakkan aturan dan pengawasan se-
                                                                                                                                                                  cara ketat atas impor sampah dan limbah ke Tanah Air.
                                                                                                                                                                    Presiden meminta aparat hukum untuk mengambil
                                                                                                                                                                  langkah tegas jika ditemukan pelanggaran di lapangan.
                                                                                                                                                                  “Saya rasa ini koordinasi di antara menteri-menteri
                                                                                                                                                                  terkait sangat diperlukan sehingga jangan sampai
                                                                                                                                                                  terjadi perbedaan pandangan yang menghambat
                                                                                                                                                                  penanganan impor sampah dan limbah,” ujar Jokowi.
                                                                                                                                                                    Wakil Presiden Jusuf Kalla turut mendampingi
                                                                                                                                                                  Presiden pada rapat tersebut. Sejumlah pejabat yang
                                                                                                                                                                  turut dalam pertemuan itu antara lain Menko Kema-
                                                                                                                                                                  ritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko Pembangunan
                                                                                                                                                                  Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menko
                                                                                                                                                                  Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris
                                                                                                                                                                  Negara Pratikno.
                                                                                                                                                                    Selain itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman
                                                                                                                                                                  Modal (BKPM) Thomas Lembong, Menteri Ling-
                                                                                                                                                                  kungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri
                                                                                                                                                                  Perindustrian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet
                                                                                                                                                                  Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldo-
                                                                                                                                                                  ko, dan Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi.(ant/P8)

                          Kredit Macet di Barsel Masih  Rendah


                BUNTOK, PPOST              baran bahwa pelaksanaan KUR   matan Gunung Bintang Awai atau   Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
                  Angka kredit macet atau non   di Barsel masih tergolong aman.   lebih tepatnya di Desa Patas.  (POJK) yaitu 5 persen ke bawah.
                performing loan (NPL) Kredit   Artinya penyaluran KUR tidak   Sriyanto menjelaskan, pihaknya   Ke depannya tambah Sriyan-
                Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten   mengalami permasalahan berat,   banyak menerima nasabah atau   to, apabila ada masyarakat atau
                Barito Selatan (Barsel) masih aman,   serta menunjukkan prospek yang   debitur dalam program KUR ini,   pengusaha-pengusaha kecil yang
                sebab masih berada dibawah keten-  baik bagi dunia usaha di daerah ini.  yang mana bunganya tergolong   memerlukan produk-produk KUR
                tuan Peraturan Otoritas Jasa Keuan-  Diketahui, setelah program   sangat ringan yakni sekitar 7   ini, selama program masih berjalan
                gan (POJK) yang sebesar 5 persen.  KUR dari Bank Kalteng ini sempat   persen disubsidi oleh pemerintah.  maka akan diterima oleh pihak
                  Pemimpin Bank Kalteng Cabang   terhenti sementara waktu, pro-  “Selama ini program KUR ham-  Bank Kalteng Cabang Buntok
                Buntok, Sriyanto menyebutkan,   gram KUR kembali berlanjut pada   pir tidak ada kendala, ya meski ada   “Karena kami menjalank-
                saat ini NPL Barsel masih jauh   tahun 2017 lalu dan masih berjalan   beberapa yang tertunggak, bahkan   an regulasi dari pemerintah
                dibawah ketentuan OJK. Bahkan di   hingga saat ini. Dimana untuk   macet namun tak menjadi soal,”   pusat. Terlebih lagi minat ma-
                Kota Buntok sendiri, angka kredit   tahun ini, realisasi KUR banyak   beber Sriyanto, Senin (26/8) lalu.  syarakat cukup banyak untuk
                macet ini hanya sebesar 0,3 persen.  dimanfaatkan oleh masyarakat di   Pasalnya persoalan kredit terse-  mengikuti program KUR ini,”
                  Kondisi tersebut menjadi gam-  Barsel, khusnya di wilayah Keca-  but masih dibawah ketentuan   terangnya.(Mg4/P8)


                    Optimis Capaian PKB Lampaui Target



                BUNTOK, PPOST              melampaui target, karena bu-  Pergub ini kita harap masyara-  jangan menunggu 5 tahun
                 Realisasi penerimaan pajak   lan Agustus ini saja sudah 78   kat patuh membayarkan pajak   baru dibayar,” imbau Ferrary.
                kendaraan bermotor (PKB)   persen, artinya hanya 2 persen   kendaraannya setiap tahun,   (Mg4/P8)
                di Kabupaten Barito Selatan   sisanya untuk mencapai 80
                (Barsel) diketahui penerimaan   persen tersebut,” ucap Ferrary.
                triwulanan pada tahun ini   Sementara itu, ia juga mem-
                hampir melampaui target yang   beberkan terkait Peraturan
                ditetapkan. Dimana hal terse-  Gubernur (Pergub) terbaru,
                but diungkapkan Kepala UPT   nomor 16 tahun 2019 tentang
                PPD, Trisnawati melalui Kasi   pembebasan sanksi denda,
                Penagihan Pembukuan dan    yang  mana  Pergub  ini  meru-
                Pelaporan, Ferrary H Djala.  pakan salah satu upaya dalam
                 UPT PPD Barsel mencatat,   mengajak masyarakat agar
                hingga pertengahan triwulan   membayar pajak kendaraan
                III tahun ini, realisasi PKB Bar-  bermotor mereka.
                sel sudah mencapai 78 persen.   Dalam Pergub ini menjelas-
                Artinya dalam kwartal ketiga   kan, bahwa membebaskan
                ini, Barsel tinggal mengebut   denda pajak 100 persen bagi
                sekitar 22 persen lagi dari tar-  masyarakat. Sebagai contoh,
                get yang ditetapkan tahun ini.  apabila pajak kendaraan ber-
                 “Kalau dihitung berdasar-  motor mati 5 tahun, dan saat si
                kan per triwulannya, real-  pemilik kendaraan membayar-
                isasi PKB ini hampir melam-  kan pajaknya, maka untuk
                paui target,” sebutnya, Selasa   dendanya itu tidak dibayar-
                (27/8).Ditambahkan Ferrary,   kan.
                pihaknya ditargetkan hingga   Sehubungan dengan Per-
                akhir bulan September men-  gub itu lanjutnya, telah dis-
                datang harus merealisasi PKB   ampaikan ke Bupati Barsel,
                mencapai prosentase 80 pers-  Sekda Barsel dan Camat se-
                en. Sedangkan saat ini sudah   Kabupaten Barsel, selanjutnya
                berada pada angka 78 persen.  akan  disosialisasikan kepada
                 “Kami bahkan optimis bisa   masyarakat.“Dengan adanya




































                                                                                                                                                                                 Layout : Anis Rahmawati/SMK Karsa Mulya/Siswa Magang 2019
   12   13   14   15   16   17   18   19   20