Page 33 - E-BAV MATERI PPKN BAB 4

b. Penandatanganan (signature)

Tahap kedua pembuatan perjanjian internasional ialah
penandatanganan. Sebelum tahap ini dilakukan, para

menteri luar negeri “menlu” atau kepala pemerintahan.
Dalam perjanjian multirateral, penandatangan dapat

dilakukan oleh peserta perjanjian internasional. Bahkan
perjanjian ini dapat disetujui meskipun hanya dua pertiga

peserta yang hadir, kecuali terdapat ketentuan lain dalam

perundingan tersebut.
c. Pengesahan (ratification)

Tahap yang ketiga dalam pembuatan perjanjian internasional

ialah pengesahan “ratifikasi”, yang tahap penandatanganan
atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih harus

dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan.

5. Manfaat perjanjian internasional
Manfaat perjanjian internasional bagi Indonesia yang

paling tepat adalah dengan menjabarkan usaha Indonesia

memperjuangkan wawasan nusantara yang dilandasi konsep
“negara kepulauan”. Konsep tersebut pertama kali diutarakan

secara resmi dalam Sidang Hukum Laut di Geneva 1958. Sidang
hukum laut di Geneva tahun 1958 menghasilkan beberapa

konvensi. Dalam perkembangan selanjutnya, perjuangan
pengakuan atas prinsip negara kepulauan dilakukan lagi konvensi

Hukum Laut 1982. Ketentuan – ketentuan dari Konvensi Hukum

Laut tahun 1982 yang amat penting bagi Indonesia adalah sebagai
berikut.

a. Pengakuan atas batas 12 mil laut sebagai laut territorial

negara pantai dan negara kepulauan
b. Pengakuan batas 200 mil laut sebagai Zona Ekonomi Ekslusif

(ZEE)
c. Pengakuan hak negara tak berpantai untuk ikut

memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan lautan.

26