Page 2 - BULETIN 1154
P. 2
BULETIN Parlementaria
BULETIN
Pemulihan Ekosistem Mangrove
OMISI IV - DPR RI Untuk Jaga Habibat Hewan
K
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini (baju kuning) memimpin Tim Kunspek meninjau pengelolaan ekosistem Mangrove di Cagar Alam Pulau Dua. Foto: Eko/nvl
akil Ketua Komisi IV Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. Belanja Tambahan (ABT) BRGM untuk
DPR RI Anggia Erma “Pelaksanaan kegiatan pemulihan kegiatan Rehabilitasi Mangrove di
Rini memimpin Tim ekosistem mangrove yang menjadi luar 9 Provinsi yang menjadi wilayah
W Kunjungan Kerja habitat berbagai jenis burung migran pengelolaan BRGM.
Spesifik Pengelolaan Ekosistem dan jenis lokal yang dikategorikan Hal di atas sejalan dengan salah
Mangrove di Cagar Alam Pulau sebagai ekosistem bernilai penting satu butir kesimpulan Rapat Dengar
Dua di Kabupaten Serang serta karena dilindungi oleh undang- Pendapat (RDP) Komisi IV DPR
Program Rehabilitasi Mangrove di undang,” papar Anggia di Cagar Alam RI dengan Eselon I Kementerian
Kota Serang. Tak hanya meninjau Pulau Dua, Kabupaten Serang, Provinsi Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dan melakukan dialog dengan para Banten, Jumat (4/6). (KLHK) serta Kepala BRGM pada hari
pemangku kepentingan setempat, Saat berdialog dengan pemangku Kamis, 27 Mei 2021. Dalam kegiatan
Anggota Komisi IV DPR RI yang terlibat kepentingan setempat, Anggota kunjungan ini, Komisi IV DPR RI
dalam kunjungan ini juga melakukan Komisi IV DPR RI menyerap informasi juga menyerap aspirasi kelompok
penanaman bibit pohon bakau. mengenai gambaran pelaksanaan masyarakat di Kabupaten Serang dan
Menurut Anggia, kegiatan Program Rehabilitasi Mangrove di Kota Kota Serang Provinsi Banten selaku
pemulihan ekosistem dilakukan demi Serang oleh Balai Pengelolaan Daerah pelaksana kegiatan penanaman dalam
menjaga habitat berbagai jenis hewan, Aliran Sungai dan Hutan Lindung Program Rehabilitasi Mangrove di Kota
termasuk burung migran dan burung (BPDASHL) Citarum-Ciliwung. Serang, Provinsi Banten.
lokal yang dikategorikan sebagai Anggia juga mengungkapkan, “Dengan informasi dari semua
ekosistem bernilai penting karena pelaksanaan Program Rehabilitasi pemangku kepentingan, diharapkan
dilindungi oleh undang-undang. Hal Mangrove oleh BPDAS selaku Unit Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR
ini berkaitan dengan rencana revisi Pelaksana Teknis (UPT) pada Ditjen RI ini dapat memberikan hasil berupa
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi rekomendasi terbaik untuk dapat
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hutan (PDASRH) dalam kaitannya ditindaklanjuti oleh instansi berwenang
Hayati dan Ekosistemnya, yang menjadi dengan rencana realokasi Anggaran terkait,” ungkap Anggia. eko/es
2 Nomor 1154/II/VI/2021 • Juni 2021