Page 9 - BULETIN 1154

Komisi III Soroti oleh Subdit Gakkum Dit Polairud Polda
Malut dalam waktu 2016 sampai 2021
telah menangani sebanyak 94 kasus.
Persoalan Kemudian kasus yang ditangani oleh Dit
Reskrimsus dalam kurun waktu 2019-
2021 sebanyak 13 kasus. Dan kasus
Pertambangan yang ditangani oleh Dit Reskrimum
Polda Malit sebanyak 5 kasus.
“Polda Malut juga telah melakukan
di Maluku Utara pola koordinasi dan kerjasama dalam
rangka pencegahan dan penegakkan
hukum dalam mencegah kebocoran
di sektor penerimaan negara dan
penyelamatan keuangan negara dalam
sektor pertambangan. Di antaranya
ersoalan pertambangan III DPR memandang perlu untuk membuat Nota Kesepahaman (MoU)
di Provinsi Maluku melaksanakan kunspek ke Malut antara Polri dan Kementerian ESDM
Utara menimbulkan dengan maksud untuk memastikan tentang penegakan hukum di bidang
P persoalan hukum yang bahwa penegakan hukum di sektor ESDM. Dan membentuk tim kerja
mengakibatkan dampak buruk sumber daya alam berjalan sesuai dengan Dinas ESDM provinsi baik
terhadap iklim perekonomian dan dengan aturan perundang-undangan dalam hal pencegahan maupun dalam
investasi. Permasalah pertambangan yang berlaku. penegakkan hukum,” ungkapnya. tra/es
meliputi kerusakan hutan, pencemaran “Dan juga dilaksanakan secara
lingkungan, penyerobotan lahan, serius dan sungguh- sungguh serta
tambang ilegal, perizinan yang tidak mendorong pihak aparat penegak
sesuai peruntukan, hingga persoalan hukum dan instansi terkait untuk
pembukaan lahan dengan pihak bersama- sama tanpa adanya ego
penambang, kemudian menimbulkan sektoral dalam melakukan penegakan
konflik kepentingan dengan negara hukum terhadap sektor pertambangan
maupun masyarakat setempat. yang illegal untuk memaksimalkan
Demikian diungkapkan Wakil Ketua penerimaan negara” imbuh Pangeran
Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Pada kesempatan yang sama,
Saleh saat memimpin pertemuan Tim Kapolda Maluku Utara Risyapudin
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III Nursin menjelaskan, penegakan hukum
DPR RI dengan Kapolda dan Kajati kasus sumber daya alam yang ditangani
Malut beserta jajaran dalam rangka
pengawasan penegakan hukum terkait
sumber daya alam dan permasalahan
yang berkembang di masyarakat
Ternate, Malut, Jumat (4/6).
“Hari ini Komisi III DPR RI
melaksanakan kunjungan spesifik
ke Provinsi Malut. Ini merupakan
tugas komisi dalam melakukan fungsi
pengawasan terhadap pelaksanaan
undang-undang. Dalam rencana
strategis Komisi III DPR pada Periode
2019-2024 ini, salah satu hal yang
disoroti adalah fungsi dari penegakan
hukum dan pengamanan terhadap
sektor penerimaan negara di bidang
sumber daya alam,” jelas Pangeran.
Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional
(F-PAN) ini juga menuturkan, Komisi Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh. Foto: Tiara/nvl

Nomor 1154/II/VI/2021 • Juni 2021 9