Page 7 - BULETIN 1174

BPN Harus Seimbangkan
OMISI II - DPR RI Kawasan Wisata dan

Pertanian di Bali

K
nggota Komisi II DPR
RI Aminurokhman
mendorong agar Kanwil
A Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Bali menyeimbangkan
kawasan wisata dan pertanian di Bali.
Hal ini menyangkut tata ruang Bali
agar jangan sampai kawasan pertanian
yang sangat produktif justru bergeser
fungsinya menjadi kawasan pariwisata.
“Bali dengan salah satu pola tanam
pertanian subak, sudah cukup terkenal.
Produktivitas pertaniannya pun cukup
bagus. Kemudian pariwisata saat ini
menjadi sektor yang diandalkan. Namun
kita tidak boleh mengorbankan sektor-
sektor pertanian yang produktivitasnya Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman. Foto: Erman/nvl
tinggi ini,” ucap Amin usai pertemuan
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II Ke depan dengan adanya teknologi IT, ketimbang diselesaikan melaliui jalur
DPR RI dengan jajaran Kanwil BPN Bali, layanan publik bisa lebih mudah dan hukum. “Kalau pakai jalur hukum,
di Denpasar, Senin (11/10). meningkat yang pada akhirnya pemda ini tentatif, waktunya tidak terbatas.
Ia melanjutkan, pertimbangan mendapat nilai positif dari masyarakat,” Bagaimanapun juga BPN punya target
teknis terkait tata ruang yang tutur Amin. menyelesaikan sengketa agraria ini
disampaikan BPN Bali jangan sampai Di sisi lain, ia juga meminta agar BPN menjadi bagian dari program prioritas
bertentangan dengan peraturan lebih aktif untuk memediasi sengketa- mereka,” terangnya.
daerah (perda) yang dibuat oleh sengketa agraria supaya tidak berlarut- Amin juga mengapresiasi program
pemda. “BPN sebagai institusi tentu larut. Dengan mediasi, sengketa akan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
sudah mempertimbangkan secara lebih cepat ditemukan jalan tengahnya (PTSL) di Bali yang secara umum
komprehensif atas hal-hal yang menjadi sudah berjalan sangat baik. Namun,
bagian yang diputuskan oleh pemda,” terkait adanya tanah yang saling
terang Amin. beririsan kepemilikannya, BPN perlu
Politisi Partai NasDem ini duduk bersama dengan pihak-pihak
menyarankan agar Sistem Perizinan atau stakeholder yang area lahannya
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik BPN SEBAGAI INSTITUSI bermasalah.
(OSS) yang sudah berjalan di BPN harus TENTU SUDAH “Tentu Komisi II sangat berharap,
terintegrasi dengan OSS yang ada di MEMPERTIMBANGKAN BPN lebih proaktif untuk melakukan
pemerintah daerah baik itu kabupaten/ SECARA KOMPREHENSIF pendekatan-pendekatan persuasif
kota maupun pemerintah provinsi. ATAS HAL-HAL YANG kepada para pihak masyarakat,
“Karena kalau sistem itu terintegrasi, terutama yang berkaitan dengan lahan
maka deteksi dini terkait dengan MENJADI BAGIAN YANG yang dengan ada. Karena ini persoalan
pelanggaran, tata ruang dan sebagainya DIPUTUSKAN OLEH budaya, kultur yang sudah mengakar,”
itu sudah bisa dimonitor dengan mudah. PEMDA pungkas Amin. es

Nomor 1174/I/XI/2021 • November 2021 7