Page 6 - BULETIN 1216

BULETIN Parlementaria

Dukung Penguatan Kerja Sama
PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Perdagangan Regional, DPR

Setujui RUU RCEP Menjadi UU

PR RI menyetujui
Rancangan Undang-
Undang terkait
pengesahan Regional
D Comprehensive
Economic Partnership Agreement
(RCEP) pada Rapat Paripurna DPR
RI di Gedung Nusantara II, Senayan,
Jakarta, Selasa (30/8). Perjanjian
RECP merupakan kesepakatan kerja
sama antara negara-negara di Asia
Tenggara dan Negara Mitra dalam
hal ekonomi dan perdagangan. Scan QR
untuk berita
“Sidang dewan yang terhormat, selengkapnya
selanjutnya kami akan menanyakan
sekali lagi kepada seluruh anggota, FOTO: OJI/PDT
apakah Rancangan Undang-Undang
Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus saat menerima dokumen pembahasa Rancangan Undang-Undang
tentang Pengesahan Regional terkait pengesahan RECP dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima.
Comprehensive Economic Partnership
Agreement dapat disetujui untuk dengan negara-negara ASEAN dan Pembahasan terkait RUU dengan
disahkan menjadi undang- 5 mitra ASEAN tersebut ditujukan pemerintah tersebut telah dimulai
undang?” tanya Wakil Ketua DPR untuk mendukung program pada 5 Juni 2022 lalu bersama
RI Korpolkam Lodewijk Freidrich pembangunan ekonomi dan Menteri Perdagangan, Menteri
Paulus, saat memimpin rapat. mendorong percepatan pemulihan Hukum dan HAM serta Menteri
Pertanyaan yang dilontarkan ekonomi nasional. Luar Negeri. Tahapan selanjutnya
Lodewijk tersebut langsung dijawab “Dalam rangka mendukung dalam perjalanan RUU tersebut
‘setuju’ oleh seluruh Anggota Dewan program pembangunan ekonomi adalah pembahasan materi Daftar
yang hadir. Ketukan palu sidang dan mendorong percepatan Inventarisasi Masalah (DIM) haryang
oleh pimpinan rapat sesaat setelah pemulihan ekonomi nasional, terdiri dari 16 DIM batang tubuh dan
persetujuan diberikan oleh para Pemerintah RI bersama pemerintah 19 DIM penjelasan RUU RCEP.
Anggota menjadi tanda bahwa RUU anggota perhimpunan bangsa- “Dari beberapa DIM yang
tentang pengesahan RCEP telah sah bangsa Asia Tenggara lainnya, dibahas terdapat 1 perubahan pada
menjadi Undang-Undang. serta pemerintah negara Australia, batang tubuh yaitu DIM nomor 16
Sebelum pengesahan RUU, Jepang, Republik Korea, Republik berkaitan dengan pengundangan
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Rakyat Tiongkok dan Selandia Undang-Undang yang sebelumnya
Bima melaporkan mengenai hasil Baru telah menandatangani ditandatangani oleh Menteri
pembicaraan tingkat I terhadap RUU Regional Comprehensive Hukum dan HAM menjadi Menteri
tentang pengesahan RCEP yang Economic Agreement pada Sekretaris Negara, sesuai amanat
telah dilakukan oleh Komisi VI DPR tanggal 15 November 2020 dan perubahan kedua Undang-undang
RI dan perwakilan pemerintah. Aria untuk pemerintah Indonesia tentang Pembentukan Peraturan
Bima melaporkan bahwa perjanjian penandatanganan dilaksanakan di Perundang-undangan,” jelas politisi
yang dilakukan oleh Indonesia Bogor, Indonesia,” kata Aria Bima. PDI-Perjuangan itu. l uc/sf

6 Nomor 1216/II/IX/2022 • September 2022