Page 21 - BULETIN 1147

BULETIN Parlementaria

Workshop BK Setjen DPR

Bertujuan Tingkatkan Kapasitas

Agenda Parlemen

LIMA ISU INI,
PANCASILA, HAM,
GENDER, DISABILITAS,
DAN SISTIM
PEMERINTAHAN, HARUS
DAN SELALU MUNCUL
Kepala BK DPR RI
Inosentius Samsul. DALAM UNDANG-
Foto: Kresno/Man
UNDANG. MAKA KITA
SELALU MEMBERIKAN
PERHATIAN,
MENINGKATKAN
KAPASITAS, UNTUK
MENILAI ISU ITU

perlu dibekali pengetahuan
dan kemampuan untuk mereviu
berbagai kebijakan, yang kemudian
disampaikan kepada Dewan, baik
dari prespektif gender maupun HAM,”
adan Keahlian (BK) harus dan selalu muncul dalam undang- papar Sensi.
Sekretariat Jenderal DPR undang. Maka kita selalu memberikan Menurutnya workshop bertujuan
RI menyelenggarakan perhatian, meningkatkan kapasitas, untuk meningkatkan kapasitas
B workshop dengan tema untuk menilai isu itu,” jelas Sensi, sapaan agenda parlemen, bisa dalam agenda
‘Human Rights and Gender Perspective akrab Inosentius Samsul di ruang rapat pembuatan undang-undang, bisa
in Legislative Agenda’. Kepala BK DPR Kepala BKD, Senayan, Jakarta, Rabu dalam penetapan APBN, bisa juga
RI Inosentius Samsul mengungkapkan (14/4). agenda pengawasan.
ada lima isu yang selalu menjadi Dia berharap melalui workshop “Kita berharap dengan adanya
landasan dalam pembahasan undang- ini bisa meningkatkan kemampuan, workshop ini, pemikiran yang
undang. Menurutnya melalui acara pengetahuan, pemahaman para pejabat berkaitan dengan isu gender dan
workshop series ini, diharapkan para fungsional BKD dan tenaga ahli semakin human right ini semakin diperhatikan
pejabat fungsional BK Setjen DPR sensitif dan responsif dengan persolan oleh DPR. Baik produk-produk yang
RI dan para tenaga ahli memiliki HAM dan gender dalam pembuatan dihasilkan oleh Badan Keahlian,
kemampuan dan kapasitas dalam naskah akademik, undang-undang, dan maupun secara langsung yang
menilai isu tersebut. draf RUU. dihasilkan oleh Anggota Dewan,
“Lima isu ini, Pancasila, HAM, gender, “Para pejabat fungsional BKD baik legislasi, anggaran, dan juga
disabilitas, dan sistim pemerintahan, termasuk juga para tenaga ahli pengawasan,” ungkapnya. eko/es

20 Nomor 1147/IV/IV/2021 • April 2021 Nomor 1147/IV/IV/2021 • April 2021 21