Page 9 - BULETIN 1284

• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Setuju Penerapan Kebijakan

Penangkapan Ikan Terukur

Ditunda

KOMISI IV nggota Komisi Oleh sebab itu penelaahan dan dilakukan agar nelayan kecil ini

juga mendapatkan keuntungan
IV DPR RI I Made
pengkajian terhadap kebijakan
Urip menyatakan penangkapan terukur ini perlu dan kebijakan tersebut tidak malah
persetujuannya berpihak terhadap pengusaha besar
A dengan adanya saja.
penundaan terhadap penerapan “Sehingga jangan sampai
kebijakan penangkapan terukur kebijakan yang terkait dengan
berbasis kuota yang tertuang dalam penangkapan terukur yang berbasis
Surat Edaran Menteri Kelautan dan HARUS DIKAJI kuota ini seolah-olah hasil laut kita itu
Perikanan nomor B.1954/MEN- TERLEBIH DAHULU sudah di kavling-kavling kemudian
KP/XI/2023 tentang Relaksasi SUPAYA BENAR- yang mendominasi nanti itu adalah
Kebijakan pada Masa Transisi BENAR KEBIJAKAN INI oligarki terutama para konglomerat
Pelaksanaan Penangkapan Ikan MENGUNTUNGKAN nanti. Sehingga temen-temen para
Terukur. Sebelumnya kebijakan ini TERUTAMA PARA nelayan kecil ini yang merupakan
diharapkan dapat mulai diterapkan wong cilik ini perlu betul-betul
pada tahun 2024 namun ditunda ke NELAYAN-NELAYAN mendapatkan keuntungan dari
tahun 2025. KECIL YANG ADA DI kebijakan ini, jangan sampai dia
I Made Urip meminta PESISIR-PESISIR ITU. terlantar,” tegasnya. gal/aha
Kementerian Perikanan dan
Kelautan untuk melakukan kajian
kembali terhadap kebijakan
penangkapan terukur tersebut.
Lantaran kebijakan tersebut
dinilai belum berpihak dan
menguntungkan nelayan-nelayan
kecil.
“Harus dikaji terlebih dahulu
supaya benar-benar kebijakan ini
menguntungkan terutama para
nelayan-nelayan kecil yang ada
di pesisir-pesisir itu,” ujar I Made
Urip ketika mengikuti kunjungan
reses Komisi IV ke Kantor Satuan
Pengawas Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan (Satwas SDKP)
Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur, Kamis (29/2).
Indonesia yang sebagian
Scan QR besar wilayahnya perairan dan
untuk berita FOTO: GAL/PDT
selengkapnya masyarakat pesisirnya memiliki
mata pencaharian sebagai nelayan
ini, menurut Politisi Fraksi PDI- Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip saat mengikuti pertemuan kunjungan reses Komisi IV ke Kantor Satuan
Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satwas SDKP) Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,
Perjuangan itu perlu diprioritaskan. Kamis (29/2/2024).

1284/II/III/2024 • Maret 2024 9