Page 22 - BULETIN 1182

BULETIN Parlementaria

BAKN Harap Kanwil BPN Sumsel
BAKN • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Segera Selesaikan Hasil Temuan

Pemeriksaan BPK

etua Badan Akuntabilitas
Keuangan Negara (BAKN)
Wahyu Sanjaya berharap,
K Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN), termasuk Kantor Wilayah
(Kanwil) BPN Provinsi Sumatera Selatan
segera menyelesaikan beberapa hasil
temuan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) pada Tahun Anggaran (TA)
2017-2019. Pasalnya, walaupun BPK
Ketua Badan BAKN
telah menetapkan opini Wajar Tanpa Wahyu Sanjaya.
Foto: Jaka/nvl
Pengecualian (WTP), setidaknya masih
terdapat 7 temuan, 13 permasalahan,
dan 20 rekomendasi terkait pertanahan.
Bahkan, terdapat 1 permasalahan yang
membuat kerugian negara sebesar
Rp218,53 juta.
“Kita melihat ada beberapa hal
yang perlu diperbaiki, terutama masalah
penetapan permohonan atas pelayanan
survey, pengukuran dan pemetaan tidak
sesuai dengan luas bidang tanah yang
sesungguhnya dan standarisasi biaya
pengukuran. Inilah yang memang menjadi
temuan BPK pada saat Pemeriksaan
Dengan Tujuan Tertentu (DTT) dan relevan dan tidak diimplementasikan Agraria tidak tepat,” imbuh politisi Partai
pemeriksaan kinerja Kementerian dengan kondisi saat ini, sebanyak 382 Demokrat ini.
ATR/BPN, karena di lapangan belum sertifikat penerima Redistribusi TOL pada Namun Wahyu juga mengapresiasi,
ada standardisasi atau aturan yang Kantah Kabupaten Banjar dikuasai PT hasil-hasil temuan BPK ini sudah berjalan
mengatur berapa biaya akomodasi yang PU sebagai inti plasma dan sebanyak 33 untuk diselesaikan Kanwil BPN Sumsel.
ditetapkan,” ujar Wahyu saat memimpin sertifikat penerima Redistribusi TOL pada Dan mereka juga terlihat bersungguh-
pertemuan Tim Kunker BAKN DPR Kantah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sungguh dengan strategi yang telah
dengan jajaran Kanwil BPN Provinsi tidak memiliki warkah tanah. dirancang untuk diimplementasikan.
Sumsel di Palembang, Rabu (26/1). “Untuk itu, hasil temuan ini “Kita berharap temuan-temuan
Selain itu, legislator dapil Sumsel II memberikan kesimpulan bahwa itu bisa selesai dan tidak terjadi lagi,
tersebut mengatakan, hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL karena kan yang menjadi perhatian
kinerja atas kegiatan Redistribusi hanya merupakan kegiatan legalisasi aset itu apabila adalah temuan BPK tapi
Tanah Objek Landreform (TOL) tahun dan belum meningkatkan kesejahteraan terus berulang, kalau begitu kan berarti
2015 dan semester I tahun 2016 petani. Kemudian, kenaikan pendapatan terjadi pembiaran. Saya melihat Kanwil
juga mengungkapkan beberapa per personal income masyarakat subjek BPN Sumsel sudah ke arah untuk
permasalahan. Misalnya, peraturan reforma agraria sebagai indikator kinerja menyelesaikan masalah-masalah itu,”
terkait Redistribusi TOL ada yang tidak utama sasaran pada Ditjen Penataan ungkap Wahyu. jk/sf

22 Nomor 1182/II/I/2022 • Januari 2022