Page 4 - MAJALAH 198
P. 4
DIN AMIKA PARLEMEN
Garuda Indonesia, Masihkah
Bisa Terbang Tinggi?
andemi COVID-19 yang berkepanjangan memukul Berbagai upaya dilakukan agar Garuda ‘terbang’
banyak sektor kehidupan, mulai dari kesehatan, kembali. Mulai dari renegosiasi dengan lessor,
sosial, hingga ekonomi. Tak terkecuali bagi restrukturisasi utang usaha, hingga rencana rasionalisasi
maskapai pelat merah seperti Garuda Indonesia. ribuan karyawan dengan cara pensiun dini. Meskipun
P Dalam sejarahnya, maskapai yang didirikan oleh demikian, jika opsi-opsi tersebut tidak berhasil, Direktur
masyarakat Indonesia (Aceh) dengan cara patungan tersebut, Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia
kini memiliki utang perseroan yang terus menumpuk hingga Rp menegaskan bukan tidak mungkin flag carrier ini akan
70 triliun, dan terus bertambah Rp 1 triliun per bulannya. dipailitkan.
TANGGAPAN KOMISI IV DPR RI
Martin Manurung (Wakil Ketua Komisi VI/F-NasDem):
Saya di Fraksi Nasdem menolak dana talangan untuk Garuda. Kami lebih
setuju Penyertaan Modal Negara. Karena, pertama, dari sisi finansial juga
tidak wajar, debt to equity ratio-nya sudah tinggi kita kasih pinjaman.
Kedua, negara juga bukan bank yang bisa kasih pinjaman. Maka,
memang Penyertaan Modal Negara yang lebih tepat dengan seluruh
konsekuensinya.
Evita Nursanty (F-PDI Perjuangan):
Penerbangan Garuda yang ke luar negeri, setop semuanya. Wong
masih Covid-19 kok! Ngapain sih Garuda ke luar negeri, ke tempat-
tempat yang tidak menguntungkan itu. Jadi, dari manajemen Garuda
sendiri yang harus memikirkan efisiensi. Udah keadaan collapse
begini, masih ada penerbangan ke luar negeri, lessor masih dibayar.
Herman Khaeron (F-Demokrat):
Saya mendukung aksi korporasi untuk terus melakukan renegosiasi
dengan para lessor yang mudah-mudahan nanti ketemu titik
tengahnya di mana yang memudahkan dan kemudian memberikan
keuntungan bagi Garuda, sewanya bisa diturunkan dan Garuda tetap
bisa berjalan.
DINAMIKA PARLEMEN menghadirkan pandangan, masukan, serta advokasi Anggota DPR terkait isu-isu aktual sebagai wujud implementasi fungsi
pengawasan, legislasi dan anggaran.
4 PARLEMENTARIA EDISI 198 TH. 2021
