Page 7 - BULETIN 1221

Survei dan Hitung oleh KPU terhadap persoalan itu.
“Apa yang kira-kira bisa dilakukan

Jangan sampai KPU malah menjadi
Cepat Pemilu alat legitimasi quick count oleh
lembaga survei atau pihak lain. Ini
penting, supaya pelaksanaan pemilu
Perlu Ditertibkan itu berintegritas, jujur, adil dan lain
sebagainya,” ujar Guspardi.
Hal senada juga diungkapkan
oleh anggota Komisi II DPR RI, lainnya,
Mohamad Muraz misalnya. Politisi dari
nggota Komisi II DPR berharap KPU bisa menjaga integritas, Fraksi Partai Demokrat ini berharap
RI Guspardi Gaus dengan tidak terpengaruh terhadap masalah survei dan quick count ini
mengingatkan Komisi berbagai hal tersebut. Oleh karenanya perlu diatur lebih tertib.
Pemilihan Umum (KPU) menurut Gaus, perlu ada inovasi, Pasalnya, tidak dapat dipungkiri
A tentang keberadaan perlu ada langkah-langkah, perlu ada bahwa quick count yang dilakukan
survei, jajak pendapat dan quick terobosan yang dilakukan KPU. oleh lembaga survei dan pihak
count atau penghitungan cepat Pasalnya, sejak beberapa kali swasta lainnya ini memang memberi
dari berbagai lembaga survei yang Indonesia melakukan pemilihan dampak di masyarakat, seperti
kerap menjadi persoalan tersendiri langsung, dan partisipasi dari polarisasi, fitnah-fitnah di masyarakat.
di tengah-tengah masyarakat, lembaga survei diberikan ruang untuk Sehingga satu sama lain saling
menjelang dan saat Pemilihan Umum melakukan itu, tapi masyarakat sudah bermusuhan karena quick count ini,
(Pemilu). Menurutnya, jajak pendapat mengabaikan hasil hitungan KPU apalagi dalam ajang pilpres. Oleh
memang merupakan sebuah yang sebenarnya itu yang menjadi karenanya, ia menilai perlu diatur
keniscayaan, namun sayangnya dasar penetapan hasil pemilihan. lebih tertib dan lebih baik. l ayu/aha
terkesan survei ini menjadi persoalan Bukan dari real count
di tengah-tengah kehidupan lembaga atau pihak lain.
masyarakat,
“Terkesan bahwa survei-survei ini
menjadi sesuatu problematika bagi
KPU. Jadi, saya duduk di beberapa
warung ketika melakukan jajak
pendapat dan real count, disana
terkesan seolah-olah KPU hanya
sekedar alat legitimasi bagi real
count, ini kan sesuatu yang salah.
Anggota Komisi II DPR RI
Padahal yang benar itu adalah real Guspardi Gaus.
count KPU, bukan yang diperoleh dari
lembaga survei dan pihak lainnya,”
ujar Guspardi
Gaus dalam
Rapat Dengar FOTO: EOT/PDT
Pendapat
Komisi II DPR
RI, dengan KPU,
Bawaslu, DKPP dan
Kemendagri di ruang
rapat Komisi II DPR
RI, Senayan, Jakarta,
Senin (3/10). Scan QR
untuk berita
Politisi Fraksi PAN selengkapnya
ini berharap KPU bisa
menjawab semua
persoalan itu. Ia

Nomor 1221/III/X/2022 • Oktober 2022 7