Page 21 - BULETIN 1253
P. 21

KOMISI XI  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Perlu Terobosan Bagi BPKP

               dalam Mengawal Pembangunan


               Nasional






                          nggota Komisi XI DPR
                          RI Gus Irawan Pasaribu   agar dapat meminimalisir adanya
                                               temuan-temuan.
                          menyatakan Badan        “Dalam pikiran saya BPKP sebagai
                          Pengawasan Keuangan   internal auditornya pemerintah (harus)  DALAM PIKIRAN
               A dan Pembangunan               mampu untuk menyusun satu sistem   SAYA BPKP SEBAGAI
               (BPKP) perlu melakukan terobosan-  kontrol yang kuat, kemudian eksternal   INTERNAL AUDITORNYA
               terobosan dalam mengawal        auditor BPK dalam hal ini mestinya   PEMERINTAH (HARUS)
               pembangunan nasional. BPKP,     nggak terlalu lagi banyak temuan-
               sebagai internal auditor pemerintah,   temuan,” ujarnya dalam Rapat   MAMPU UNTUK
               diharapkan mampu menyusun       Dengar Pendapat Komisi XI dengan   MENYUSUN SATU SISTEM
               suatu sistem kontrol yang kuat   Kepala BPKP di Gedung Nusantara I,   KONTROL YANG KUAT,
                                               Senayan, Jakarta, Senin (26/6/2023).  KEMUDIAN EKSTERNAL
                                                  Politisi Fraksi Partai Gerindra itu   AUDITOR BPK DALAM
                                                juga meminta agar Komisi XI dan   HAL INI MESTINYA
                                                 BPKP dapat melakukan diskusi
                                                  untuk memperkuat sistem kontrol   NGGAK TERLALU LAGI
                                                   di BPKP sebagai internal auditor.  BANYAK TEMUAN-
                                                    Agar auditee (pihak yang   TEMUAN
                                                    diaudit) dapat menjalankan
                                                    berbagai program dengan       “Untuk menghindarkan berbagai
                                                    ‘pagar-pagar’ yang sudah   potensi-potensi kebocoran di sana-
                                                    didefinisikan secara jelas dan   sini maka perlu warning system
                                                  detail. Sehingga, hal ini dapat   segera penting untuk lebih lanjut
                                                    meminimalisasi adanya      lagi dikembangkan oleh BPKP. Sekali
                                                        temuan oleh BPK sebagai   lagi sebagai internal auditornya
                                                             auditor eksternal.  pemerintah supaya tadi nanti
                                                                               audit dari BPK itu menjadi minimal.
                                                                               Temuan-temuannya kalaupun
                                                                               ada sesuatu yang tidak kemudian
                                                                               berkorelasi dengan potensi kerugian
                                                                               negara,” pungkasnya.
                                                                                  Adapun Peran BPKP dalam
                                                                               mengawal pembangunan
                                                                               nasional, pertama sebagai aparat
                                                                               pengawasan intern pemerintah (APIP)
                                                                               dengan melakukan pengawalan
                                                                               pembangunan nasional/daerah,
                                                                               pengamanan keuangan negara/
                                                                              FOTO: MUN/PDT
        Scan QR                                                                daerah, pengamanan aset negara/
        untuk berita
        selengkapnya                                                           daerah, dan peningkatan tata kelola.
                                                                               Kedua, BPKP sebagai coordinator/
                                                                               pengarah pengawas internal K/L/D/
               Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dengan Kepala
               BPKP di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (26/6/2023).  BUMN(D).  gal/rdn

                                                                                     Nomor 1253/I/VII/2023  • Juli 2023  21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24