Page 5 - BULETIN 1250

KOMISI I • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Tim Panja Revisi Kedua UU ITE

Serap Masukan Pemprov Banten

SARAN DAN
MASUKAN AKAN
KAMI SIMULASIKAN
TERHADAP REVISI
KEDUA RUU NO 11
TAHUN 2008 GUNA
MEMPERJELAS
RUMUSAN PASAL
YANG DI DALAM
PELAKSANAANNYA
MENIMBULKAN
PERMASALAHAN DI
FOTO: CAS/PDT MASYARAKAT

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto (dua dari kiri) saat memimpin Kunjungan Kerja Tim Panja RUU tentang pasal-pasal yang dimaksud. Serta,
Perubahan Kedua UU ITE ke Serang, Provinsi Banten, Jumat (9/6/2023).
dari pihak Polda Banten dinilai telah
memberikan masukan yang sangat
konkret.
“Masukan dan saran untuk pasal
im Kunjungan Kerja internet. Sehingga, UU Nomor ini akan kita selesaikan sebaik-
Panitia Kerja (Panja) 19 tahun 2016 yang merupakan baiknya bukan secepat-cepatnya,
Perubahan (revisi) perubahan kedua dari UU ITE karena ini UU yang niatnya baik tetapi
Kedua Undang- tersebut perlu diperjelas beberapa bisa merepotkan banyak pihak,” kata
T Undang Nomor 11 rumusan permasalahannya. Utut.
Tahun 2008 tentang Informasi dan “Saran dan masukan akan Legislator Daerah Pemilihan
Transaksi Elektronik (ITE) Komisi kami simulasikan terhadap revisi Jawa Tengah VII itu mengatakan
I DPR RI menyerap masukan kedua RUU No 11 Tahun 2008 bahwa masukan dan saran akan
dari Pemerintah Provinsi Banten, guna memperjelas rumusan pasal disimulasikan oleh Tim Panja.
Kejaksaan Tinggi Banten, dan yang di dalam pelaksanaannya Sehingga, ia menegaskan, idealnya
Polda Banten. Serap masukan ini menimbulkan permasalahan di masukan tersebut akan tertera di
diperlukan, sebab menurut Wakil masyarakat,” ungkap Utut saat bagian penjelasan, tetapi jika bisa
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, memimpin Kunjungan Kerja Tim dimasukan ke norma maka akan
implementasi dari UU ITE tersebut Panja RUU tentang Perubahan disesuaikan.
sejauh ini menimbulkan persoalan Kedua UU ITE ke Serang, Provinsi “Selain dari instansi yang hadir,
baru. Banten, Jumat (9/6). masukan lain juga telah kami
Scan QR Sehingga, memunculkan Legislator Fraksi PDI- himpun seperti dari Lembaga
untuk berita
selengkapnya banyak keberatan dari sebagian Perjuangan itu mengatakan Swadaya Masyarakat (LSM), para ahli,
masyarakat, khususnya Pasal 27 bahwa Pemprov Banten dan Kajati akademisi dan lain-lain. Tentunya
ayat (3) tentang pencemaran nama sangat lugas dalam memberikan ini semua akan kami simulasikan,”
baik dan/atau penghinaan melalui masukan yang langsung tertuju ke tutupnya. cas/rdn

Nomor 1250/II/VI/2023 • Juni 2023 5