Page 17 - BULETIN 1243
P. 17
KOMISI IX • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Netty Aher Desak Pemerintah
Upayakan Pemulangan Korban
TPPO Dede Asiah
Anggota Komisi
dari ancaman yang membahayakan
IX DPR RI Netty mendapat jaminan perlindungan
Prasetiyani diri, jiwa dan atau hartanya,” kata
Aher mendesak Netty dalam keterangan tertulisnya
A pemerintah kepada Parlementaria, Rabu (5/4). KAMI MENDESAK
agar segera mengupayakan Dede Asiah mengaku dijual PEMERINTAH
pemulangan Pekerja Migran perusahaan penyalur tenaga AGAR SEGERA
(PMI) non prosedural Dede Asiah, kerja sebesar USD 12.000 atau MENGUPAYAKAN
pekerja migran asal Karawang sekitar Rp180 juta ke Suriah. Netty PEMULANGAN PMI
yang diduga menjadi korban mempertanyakan komitmen BP2MI DEDE ASIAH YANG
perdagangan orang di Suriah. untuk memberantas mafia penyalur JADI KORBAN TINDAK
“Kami mendesak pemerintah PMI non prosedural.
agar segera mengupayakan Padahal komitmen tersebut PIDANA PERDAGANGAN
pemulangan PMI Dede Asiah digaungkan di seminar-seminar ORANG (TPPO) KE
yang jadi korban Tindak Pidana yang digelar pemerintah, tapi SURIAH. KORBAN
Perdagangan Orang (TPPO) ke realisasinya masih jauh dan TPPO BERHAK
Suriah. Korban TPPO berhak kasus-kasus terus datang silih MENDAPAT JAMINAN
PERLINDUNGAN DARI
ANCAMAN YANG
MEMBAHAYAKAN
DIRI, JIWA DAN ATAU
HARTANYA.
berganti. "Kenapa kejadian TPPO dan
penyaluran PMI non prosedural terus
saja berulang. Ini seperti ada mafia
penyalur PMI yang dapat dengan
leluasa melakukan aksinya. Apakah
ada backing dari aparat?" tanya Netty.
Lebih lanjut, Politisi dari Fraksi
PKS ini meminta kasus Dede Asiah
menjadi cambuk bagi pemerintah,
khususnya Kemenaker RI dan BP2MI,
agar terus melakukan perbaikan
sistem perlindungan PMI. "Komitmen
moral harus dibuktikan dengan hasil
Scan QR riil di lapangan. Jangan hanya jargon,
FOTO: MUN/PDT menyangkut marwah dan martabat
untuk berita
selengkapnya tapi korban terus berjatuhan. Ini
pemerintah Indonesia di mata rakyat
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. dan dunia," tandasnya. ann/aha
Nomor 1243/IV/IV/2023 • April 2023 17
