Page 2 - BULETIN 1195

BULETIN Parlementaria

DPR Setujui
PIMPINAN • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RUU TPKS Menjadi UU

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menerima dokumen pandangan pemerintah terhadap RUU TPKS dari Menteri PPPA Bintang Puspayoga. Foto: Naifuroji/nvl

ancangan Undang-Undang (12/4). Pertanyaan tersebut disambut “Kami berharap bahwa
Tindak Pidana Kekerasan jawaban ‘setuju’ oleh seluruh Anggota implementasi dari undang-undang ini
Seksual (RUU TPKS) resmi Dewan. Sebelum disetujui, Wakil nantinya akan dapat menghadapi dan
R disetujui menjadi undang- Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyelesaikan kasus-kasus kekerasan
undang (UU) pada Rapat Paripurna Willy Aditya menyampaikan laporan seksual, perlindungan perempuan dan
DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV pembahasan RUU TPKS. anak yang ada di Indonesia. Karenanya
Tahun Sidang 2021-2022. Di hadapan Bahkan terlihat beberapa perempuan Indonesia tetap dan harus
para Anggota Dewan, perwakilan Anggota Dewan perempuan berdiri selalu semangat!” tandas Puan.
pemerintah dan masyarakat sipil yang untuk memberikan apresiasi pada Puan juga mengungkapkan
hadir, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan persetujuan RUU tersebut. Puan apresiasi kepada berbagai pihak
Maharani menanyakan persetujuan mengungkapkan, persetujuan RUU yang terlibat dalam penyusunan RUU
seluruh Anggota Dewan terhadap ini juga merupakan hadiah bagi TPKS hingga disahkan menjadi UU.
RUU TPKS menjadi UU. perempuan Indonesia, terutama “Melalui forum ini kami menyampaikan
“Selanjutnya kami akan menjelang peringatan hari Kartini. terima kasih setinggi-tingginya kepada
menanyakan sekali lagi kepada Bahkan, persetujuan RUU TPKS saudara Menteri Pemberdayaan
seluruh peserta sidang yang terhormat, juga menjadi hadiah bagi seluruh Perempuan dan Perlindungan Anak,
apakah Rancangan Undang-Undang rakyat Indonesia dan kemajuan Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri,
Tindak Pidana Kekerasan Seksual bangsa karena merupakan hasil Menteri Hukum dan HAM atas segala
dapat disetujui untuk disahkan kerja sama dan komitmen bersama. peran serta dan kerja sama yang
sebagai undang-undang?” tanya Puan Politisi PDI-Perjuangan itu berharap telah diberikan selama pembahasan
sebelum mengetuk palu pimpinan saat nantinya implementasi UU TPKS RUU tersebut,” tutup mantan
Rapat Paripurna DPR RI di Gedung dapat menyelesaikan kasus-kasus Menko Pembangunan Manusia dan
Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa kekerasan seksual di Indonesia. Kebudayaan (PMK) itu. uc/sf

2 Nomor 1195/III/IV/2022 • April 2022