Page 2 - BULETIN 1195
P. 2

BULETIN            Parlementaria



                                           DPR Setujui
    PIMPINAN • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  RUU TPKS Menjadi UU









































            Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menerima dokumen pandangan pemerintah terhadap RUU TPKS dari Menteri PPPA Bintang Puspayoga. Foto: Naifuroji/nvl

                    ancangan Undang-Undang   (12/4). Pertanyaan tersebut disambut   “Kami berharap bahwa
                    Tindak Pidana Kekerasan   jawaban ‘setuju’ oleh seluruh Anggota   implementasi dari undang-undang ini
                    Seksual (RUU TPKS) resmi   Dewan. Sebelum disetujui, Wakil   nantinya akan dapat menghadapi dan
            R disetujui menjadi undang-     Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI   menyelesaikan kasus-kasus kekerasan
            undang (UU) pada Rapat Paripurna   Willy Aditya menyampaikan laporan   seksual, perlindungan perempuan dan
            DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV   pembahasan RUU TPKS.          anak yang ada di Indonesia. Karenanya
            Tahun Sidang 2021-2022. Di hadapan    Bahkan terlihat beberapa   perempuan Indonesia tetap dan harus
            para Anggota Dewan, perwakilan   Anggota Dewan perempuan berdiri   selalu semangat!” tandas Puan. 
            pemerintah dan masyarakat sipil yang   untuk memberikan apresiasi pada   Puan juga mengungkapkan
            hadir, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan   persetujuan RUU tersebut. Puan   apresiasi kepada berbagai pihak
            Maharani menanyakan persetujuan   mengungkapkan, persetujuan RUU   yang terlibat dalam penyusunan RUU
            seluruh Anggota Dewan terhadap   ini juga merupakan hadiah bagi   TPKS hingga disahkan menjadi UU.
            RUU TPKS menjadi UU.            perempuan Indonesia, terutama    “Melalui forum ini kami menyampaikan
               “Selanjutnya kami akan       menjelang peringatan hari Kartini.   terima kasih setinggi-tingginya kepada
            menanyakan sekali lagi kepada   Bahkan, persetujuan RUU TPKS     saudara Menteri Pemberdayaan
            seluruh peserta sidang yang terhormat,   juga menjadi hadiah bagi seluruh   Perempuan dan Perlindungan Anak,
            apakah Rancangan Undang-Undang   rakyat Indonesia dan kemajuan   Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri,
            Tindak Pidana Kekerasan Seksual   bangsa karena merupakan hasil   Menteri Hukum dan HAM atas segala
            dapat disetujui untuk disahkan   kerja sama dan komitmen bersama.   peran serta dan kerja sama yang
            sebagai undang-undang?” tanya Puan   Politisi PDI-Perjuangan itu berharap   telah diberikan selama pembahasan
            sebelum mengetuk palu pimpinan saat   nantinya implementasi UU TPKS   RUU tersebut,” tutup mantan
            Rapat Paripurna DPR RI di Gedung   dapat menyelesaikan kasus-kasus   Menko Pembangunan Manusia dan
            Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa   kekerasan seksual di Indonesia.   Kebudayaan (PMK) itu.   uc/sf


            2    Nomor 1195/III/IV/2022  •  April 2022
   1   2   3   4   5   6   7