Page 22 - MAJALAH 195
P. 22

ANGGARAN






                                                                                 dengan ketentuan dua tahun setelah
                                                                                 adanya relaksasi investasi signifikan
                                                                                 yakni sebesar Rp5 triliun di industri
                                                                                 mobil BEV, atau saat mulai BEV
                                                                                 berproduksi komersial dengan realisasi
                                                                                 investasi Rp5 triliun.
                                                                                   “Tarif mild-hybrid untuk skema II
                                                                                 disesuaikan menjadi 12 persen, 13 persen,
                                                                                 dan 14 persen. Selanjutnya, ketentuan
                                                                                 TKDN diatur lebih lanjut dengan mengacu
                                                                                 pada PP No.55/2019. Kemudian, impor
                                                                                 kendaraan bermotor tidak masuk dalam
                                                                                 program, dan dikenakan tarif PPnBM
                                                                                 sesuai dengan kategori passenger vehicle
                                                                                 dan komersial sesuai PP Nomor 73 Tahun
                                                                                 2019,” urai Menkeu.
                                                                                   Sebelum digelar rapat konsultasi
                                                                                 dengan Komisi XI, pemerintah resmi
                                                                                 memberlakukan kebijakan pajak PPnBM
                                                                                 0 persen pada Senin, 1 Maret 2021.
                                                                                 Pemberlakuan kebijakan ini memberi
                                                                                 konsekuensi penghapusan pajak PPnBM
              Wakil Ketua Komisi XI Dolfie OFP. Foto: Arief/nvl
                                                                                 pada 21 tipe mobil. Kebijakan ini sekaligus
                                                                                 menjadi diskon puluhan juta rupiah yang
              emisi karbon sepertinya ada gap,”   mempertimbangkan keseimbangan   diberikan pemerintah lewat Peraturan
              tegas legislator dapil Jateng IV ini.   pembebanan pajak antara konsumen   Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/
                Sementara itu, Menkeu Sri      yang berpenghasilan rendah dan    PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan
              Mulyani Indrawati menjelaskan,   konsumen berpenghasilan tinggi,   Atas Barang Mewah.
              rencana kebijakan tersebut sudah   pengendalian pola konsumsi atas   Seperti diketahui sebelumnya, yang
              dibicarakan sebelumnya dengan    barang kena pajak yang tergolong   akan mendapatkan pemotongan
              Menko Perekonomian, Menko Maritim   mewah, perlindungan terhadap   pajak hanyalah mobil dengan mesin
              dan Investasi, Menteri Perindustrian,   produsen kecil/tradisional, dan untuk   berkapasitas di bawah 1.500 CC dengan
              dan Badan Koordinasi Penanaman   mengamankan penerimaan negara.    sistem penggerak roda 4x2 dengan TKDN
              Modal (BKPM). Dengan kebijakan     Dijelaskan Menkeu, perubahan    sebesar 70 persen. Contoh mobil 1500
              ini, pemerintah ingin melakukan   PP Nomor 73 Tahun 2019 akan      cc yang mendapat diskon pajak 0 persen
              transformasi energi dan mengurangi   menggunakan mekanisme tarif   adalah Daihatsu Xenia, Terios, Luxio, dan
              konsumsi BBM.                    kendaraan program dengan skema    minibus Grand Max. Toyota, Honda, dan
                “Pemerintah berkomitmen melakukan   I. Kemudian, perubahan ke skema II   Suzuki juga diberi PPnBM 0 asal sesuai
              transformasi energi. Transisi energi   untuk kendaraan akan diberlakukan   ketentuan. l mh/sf
              dapat dilakukan dengan mengendalikan
              konsumsi BBM dan mengembangkan
              energi terbarukan. Ini strategi    PERLU DIBERIKAN GAMBARAN
              pengembangan berbasis vehicle dan   KEPADA KAMI, INDUSTRI YANG SUDAH
              dikaitkan investor membangun
              kendaraan elektrik di Indonesia, perlu   EXISTING SEKARANG INI KHUSUSNYA
              melakukan skema perubahan tarif    YANG PLUG-IN, MILD-HYBRID,
              PPnBN. Mengingat minat investor
              di Indonesia, maka pemerintah      DAN FULL-HYBRID SEPERTI APA
              mengajukan perubahan,” paparnya di   KONDISI INDUSTRINYA SEKARANG.
              hadapan Komisi XI.
                Adapun pertimbangan pemerintah
              melakukan perubahan regulasi PPnBM
                                                 Dolfie OFP. Foto: Arief/nvl
              melalui empat komponen, diataranya


               22     PARLEMENTARIA      EDISI 195      TH. 2021
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27