Page 23 - BULETIN 1228

• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BK DPR RI Tandatangani MoU

dengan UKSW Salatiga

adan Keahlian (BK)
pengawasan termasuk Panja-
basisnya adalah basis akademis.
penandatanganan
Jadi, bukti argumentasi
Nota Kesepahaman
BK DPR RI melakukan panja (Panitia Kerja) pengawasan,
B atau Memorandum sebagaimana di lapangan dengan
of Understanding (MoU) dengan prakteknya, lalu secara teoritis
Universitas Kristen Satya Wacana juga kuat.” ucap Inosentius Samsul
(UKSW), Salatiga, Jawa Tengah. kepada Parlementaria, usai
Kepala BK DPR RI Inosentius penandatanganan MoU di UKSW,
Samsul menjelaskan MoU ini dalam Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (1/12). FOTO: MCN/PDT
rangka agar setiap pembahasan Pria yang kerap disapa Sensi ini
yang menyangkut dengan tugas menilai UKSW merupakan salah
dan fungsi DPR RI dilakukan dalam satu universitas swasta tertua Kepala Badan Keahlian DPR RI di UKSW, Jawa Tengah.
kaidah akademis dan berbasis bukti dengan akreditasi tinggi yang
(evidence-based). didukung dengan tenaga-tenaga membuka jalan supaya yang bisa
Scan QR
untuk berita
selengkapnya “Badan Keahlian menginginkan pengajar yang berkualitas. “Kita tahu disumbangkan oleh universitas ini
agar setiap pembahasan dalam sebenarnya resources-resources di (UKSW) dalam pembuatan kebijakan
pembuatan undang-undang, sini (UKSW) sangat kuat. Oleh karena publik dapat tersalurkan.” tegasnya. l
penetapan APBN, ataupun fungsi itu, kita berharap kerjasama ini dapat mun/rdn

Ketidakjelasan Pembangunan Gedung Kantor Pusat OJK
Sudah 1 dekade Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sama sekali belum memiliki gedung perkantoran sendiri dan masih meminjam
gedung Bank Indonesia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta menyewa Wisma Mulia 2. Berdasarkan kondisi tersebut, OJK
melakukan MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Kemenkeu yang diantaranya mengatur bahwa OJK akan membangun 2
tower (Tow er 1 dimiliki OJK, dan Tower 2 dimiliki Kemenkeu) dengan status tanah milik Kemenkeu yang berlokasi di Lot 1 SCBD.
Dalam tahap tindak lanjut MoU dan PKS diketahui OJK telah melakukan pengkinian roadmap Gedung dengan anggaran
pembangunan Gedung IdFC selama 8 tahun sebesar Rp5,59 triliun serta persiapan pembangunan Gedung menggunakan
pengadaan dengan 6 (enam) konsultan jasa konsultasi dengan total sebesar Rp45,59 Milliar. Terdapat permasalahan pada
pembangunan gedung kantor pusat OJK seperti belum jelas kelanjutannya dalam skema kerja sama maupun sumber pendanaan
yang diungkap dalam pemeriksaan BPK RI atas LK OJK T.A 2020 & 2021 dan juga merupakan temuan berulang.

OJK belum melakukan tindak lanjut Belum adanya kemajuan dan

secara menyeluruh rekomendasi perkembangan signifikan pada

dari BPK RI terkait ketidakjelasan proses pembangunan gedung IdFC

pada pembangunan gedung kantor karena biaya pembangunan tidak
pusat OJK berlokasi di Lot 1 SCBD. ada pada Rencana Kerja Anggaran
Tahun 2021.
LK OJK TA 2020 LK OJK TA 2021

Atas permasalahan tersebut, DPR RI khususnya Komisi XI sebagai Lembaga legislatif diharapkan dapat menyerukan Dewan
Komisioner OJK untuk berkomunikasi dengan Menteri Keuangan terkait pengkajian alternatif dan mengesahkan kebijakan dalam
penyediaan gedung kantor dalam memenuhi kebutuhan operasional OJK dan melakukan pemeriksaan atas biaya persiapan Gedung
Kantor Pusat OJK di Lot SCBD. Tim Puskaji AKN, diolah dari berbagai sumber anytime,
anywhere,
support the parliament.
Nomor 1228/II/XII/2022 • Desember 2022 23