Page 19 - BULETIN 1169

Komisi IX Dorong Evaluasi

Sistem dan Administrasi untuk

Optimalisasi Penerima BSU

akil Ketua Komisi
IX DPR RI Nihayatul
Wafiroh menyoroti
W pelaksanaan program
bantuan pemerintah berupa Bantuan
Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja
atau buruh dalam masa pandemi
Covid-19 di Surakarta. Menurutnya
perlu adanya evaluasi dari beberapa
sisi, salah satunya sisi sistem sehingga
memudahkan para penerima BSU
mendapatkan akses untuk melacak
(tracking) data apakah mereka menjadi
salah satu penerima bantuan.
Foto bersama Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Foto: Pdt/Man
“Jadi BSU itu harus di-tracking
sendiri. Nah ini yang kita perlu
melihat, mengevaluasi juga sistem kita (penerima) BSU, tapi tidak punya akses BSU tidak di-update, itu yang dari sisi
seperti apa. Jangan sampai mereka untuk bisa men-tracking, apakah dia sistemnya,” paparnya saat memimpin
(masyarakat) sebenarnya masuk sudah masuk atau tidak, ini sehingga pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik
Komisi IX DPR RI dengan Wali Kota
Gubernur Sumatera Utara, Medan, Covid-19 di Sumut sudah cukup Surakarta Gibran Rakabuming Raka di
Jumat (17/9/2021). maksimal dalam memberikan Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (17/9).
Di sisi lain, Putih menilai stimulan maupun jaring pengaman Anggota Fraksi Partai Kebangkitan
pelindungan kepada pekerja/ sosial untuk para korban PHK. Bangsa (F-PKB) DPR RI yang akrab
buruh yang ter-PHK atau Kendati bantuan yang diberikan disapa Ninik ini menambahkan,
dirumahkan saat pandemi pemerintah pusat maupun provinsi evaluasi dari sisi administrasi juga perlu
belum sebanding dengan jumlah dilakukan melihat masih ada beberapa
yang ter-PHK di tengah pandemi. penerima BSU di Surakarta yang belum
“Ke depannya masukan-masukan terverifikasi datanya untuk menerima
Anggota Komisi IX DPR RI Putih
Sari. Foto: Runi/Man yang kita dapat hari ini dalam bantuan.
pertemuan terkait ketenagakerjaan “Yang kedua adalah kita perlu
akan kami diskusikan dalam rapat melihat lagi, tadi kata Pak Wali Kota
bersama para mitra kerja terkait. (Solo) ada 160 sekian (penerima BSU)
Dengan demikian saya menginginkan tapi yang diverifikasi 113. Berarti ada
para pekerja yang terkena PHK sekitar 50 sekian yang tidak masuk. Kita
sudah seharusnya mendapatkan harus melihat lagi apakah persoalannya
kompensasi yang seimbang di mana. Apakah persoalan administrasi
sebagaimana mana sudah tertera atau persoalan apa. Karena kita harus
dalam aturan ketenagakerjaan,” memastikan bahwa teman-teman yang
harap Anggota Fraksi Partai Gerindra mendapatkan BSU tidak terkebirikan
DPR RI tersebut. rni/sf haknya Nah kita harus lihat juga itu,”
komitmen Ninik. pdt/sf

Nomor 1169/IV/IX/2021 • September 2021 19