Page 6 - BULETIN 1169

BULETIN Parlementaria

DPR Setujui pemblokiran, penyitaan, dan
“Termasuk juga penelusuran,
ARIPURNA - DPR RI RUU Perjanjian hukum timbal balik dalam masalah
perampasan hasil-hasil dan sarana-
sarana tindak pidana, melalui bantuan

pidana untuk segera diproses sesuai
Bantuan Hukum
hukum yang berlaku,” tambah Anggota
Fraksi PAN DPR RI itu.
Sementara itu, Menteri Hukum
P Timbal Balik RI-Rusia
dan HAM Yasonna Laoly di hadapan
Rapat Paripurna mewakili Presiden
menyampaikan rasa terima kasihnya
kepada seluruh pihak dari DPR yang
terlibat dalam penyelesaian Undang-

apat Paripurna DPR RI yang
dipimpin Wakil Ketua DPR RI
Koordinator Bidang Ekonomi
Rdan Keuangan (Korekku) Sufmi
Dasco Ahmad menyetujui Rancangan
Undang-Undang (RUU) Perjanjian antara
Republik Indonesia dan Federasi Rusia
tentang Bantuan Hukum Timbal Balik
dalam Masalah Pidana. Pengesahan
tersebut dilakukan setelah Dasco
meminta persetujuan kepada seluruh
peserta Rapat Paripurna.
“Apakah Perjanjian antara Republik
Indonesia dan Federasi Rusia tentang
Bantuan Hukum Timbal Balik dalam
Masalah Pidana atau Treaty between the
Republic of Indonesia and the Russian
Federation on Mutual Legal Assistance
in Criminal Matters dapat segera disetujui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima laporan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh
terkait RUU Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam
dan disahkan menjadi Undang-Undang?” Masalah Pidana, pada Rapat Paripurna. Foto: Jaka/Man
tanya Dasco dalam Rapat Paripurna DPR
RI yang digelar secara virtual dan fisik di transnasional (lintas batas) yang dapat Undang ini. Yasonna menjelaskan,
Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, terjadi pada situasi global seperti saat pemberlakuan perjanjian ini diharapkan
Selasa (21/9) yang diiringi seruan ‘setuju’ ini. RUU ini sekaligus memberi respon dapat melengkapi dan memperkuat
seluruh Anggota Dewan. terhadap kebutuhan penegakan kerja sama penegakan hukum yang
Sebelum disahkannya RUU Perjanjian hukum yang memerlukan kerja sama telah ada.
Timbal Balik Hukum Pidana tersebut, internasional secara lebih komprehensif “Dimana Indonesia dan Rusia adalah
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran dengan negara lain, khususnya dengan negara pihak dalam sejumlah Konvensi
Khairul Saleh juga turut menyampaikan Federasi Rusia,” jelas Pangeran. PBB Anti Korupsi dan Konvensi PBB
laporan hasil pembahasan RUU tersebut Pangeran menekankan, dengan menentang tindak pidana transnasional
antara Komisi III dengan Kementerian adanya RUU ini akan berguna untuk terorganisasi. Kerja sama dalam
Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan mempererat hubungan bilateral kedua pencegahan dan pemberantasan
Kementerian Luar Negeri. Ia mengatakan negara yang bersifat saling menghormati tindak pi dana transnasional tersebut
bahwa Komisi III memandang penting dan menguntungkan. Dengan adanya UU dilaksanakan dengan memperhatikan
RUU ini untuk segera disahkan bagi tersebut, Pangeran menyatakan bahwa prinsip umum hukum internasional yang
kepentingan negara dan masyarakat Pemerintah Indonesia atau sebaliknya menitikberatkan asas penghormatan
umum. dapat melaksanakan penyidikan, kedaulatan negara dan kedaulatan
“Khususnya dalam memerangi penuntutan, dan pemeriksaan di sidang hukum, kesetaraan, dan saling
berbagai kejahatan yang bersifat pengadilan. menguntungkan,” tandasnya. er/sf

6 Nomor 1169/IV/IX/2021 • September 2021