Page 20 - BULETIN 1153
P. 20
BULETIN
BULETIN Parlementaria
Banggar DPR: 76 Persen
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Penerima Subsidi LPG 3 kg
Salah Sasaran
etua Badan Anggaran
(Banggar) DPR RI MH.
Said Abdullah mendesak
K pemerintah melakukan
perbaikan data penerima subsidi LPG
3 kilogram. Pasalnya, penerima subsidi
selama ini banya yang tidak tepat
sasaran. Dari data yang ada, subsidi
LPG hanya dinikmati masyarakat miskin
sekitar 24 persen dari total penyaluran.
Sementara sisanya, sebesar 76 persen
justru masuk ke kantong orang kaya,
bahkan oknum pejabat pemerintahan.
“Masyarakat miskin dan rentan yang Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah. Foto: Jaka/Man
masuk dalam kelompok 40 persen hanya
menikmati 26 persen dari subsidi listrik.
Begitu pula dengan LPG 3 kg, 30 persen Bahkan, politisi PDI-Perjuangan ini pendapatan perpajakan (PPh) migas
rumah tangga dengan kondisi sosial menemukan masih banyaknya terdapat dan pendapatan negara bukan pajak
ekonomi terendah hanya menikmati 24 exclusion error dan inclusion error dalam (PNBP) dari sektor migas yang semakin
persen dari subsidi LPG 3 kg, sementara realisasi pemberian subsidi. Indikasinya, menurun.
76 persen dinikmati oleh kelompok masih banyak ditemukan, pihak yang Selain itu, Said menilai penentuan
yang lebih mampu ,” jelas Said saat seharusnya berhak menerima subsidi, skema gross split atau cost
menyampaikan pidato pengantar Rapat tetapi tidak menerima. “Sedangkan recovery yang sudah mengalami tiga
Kerja Banggar DPR terkait Pembicaraan pihak yang seharusnya tidak berhak kali perubahan juga menjadi persoalan
Pendahuluan dalam Penyusunan RAPBN menerima, tetapi ikut menerima subsidi,” di sektor migas. Perubahan ini
Tahun 2022 di Gedung DPR RI, Senayan, tegas Said. menunjukkan, skema yang ditawarkan
Jakarta, Senin (31/5). Lebih lanjut, Anggota Komisi XI oleh pemerintah, baik dalam bentuk cost
Padahal, konstitusi telah DPR RI ini juga meminta pemerintah recovery atau gross split, memiliki titik
mengamanatkan bahwa penyaluran melakukan perbaikan yang signifikan lemah baik bagi pemerintah maupun
subsidi seharusnya bersifat tertutup, terhadap kebijakan sektor minyak dan investor sendiri. Sehingga, perlu segera
atau by name by address. Hal inilah gas (migas), baik dari sisi produksi diperbaiki.
yang menurut Said, perlu segera (lifting) maupun penerimaan. Hal ini “Saya juga berharap persoalan klasik
diperbaiki pemerintah pada tahun 2022. krusial, sehingga mampu meningkatkan yang selalu muncul, mulai dari sumur
Dengan demikian, penyaluran subsidi pendapatan negara dari sektor migas dan fasilitas produksi migas yang telah
bisa memberikan rasa keadilan dan pada tahun 2022. menua, aktivitas eksplorasi baru yang
melindungi masyarakat yang berhak Apalagi, produksi migas Indonesia belum memadai, peralatan teknologi
menerima subsidi. “Saya melihat, terus mengalami tren penurunan yang yang sudah ketinggalan hingga
kebijakan manajemen pengelolaan berkelanjutan dalam dua dekade persoalan kebijakan dan kompleksitas
subsidi yang digunakan selama ini masih terakhir. Dampak lanjutannya, kata birokrasi yang masih kurang efisien, bisa
memiliki kelemahan yang mendasar, Said, penerimaan sektor migas juga kita temukan solusinya, sehingga tidak
mulai dari validitas data, pengendalian mengalami kontraksi dalam tiga tahun menjadi masalah permanen yang tidak
harga hingga volume,” terangnya. terakhir. Kondisi ini tercermin dari terselesaikan,” pungkas Said. alw/sf
20 Nomor 1153/I/VI/2021 • Juni 2021
