Page 7 - BULETIN 1177

Siantar, Tanjung Balai dan Batubara.
Kemudian pada 17 Agustus 2022 Komisi I Jaring Masukan RUU
untuk daerah layanan Langkat, Deli
Serdang, Serdang Bedagai, Medan, Penyiaran di Bali
Binjai dan Tebing Tinggi. Dengan
data tersebut, maka dipastikan pada
18 Agustus 2022 secara efektif
pemancar TVRI Sumut sudah full akil Ketua Komisi
digital. I DPR RI Anton
“Nampaknya PR-nya masih Sukartono
banyak, di antaranya bagaimana Set W menyampaikan RUU TENTANG
Top Box bisa disebarluaskan untuk Rancangan Undang-Undang PENYIARAN
membantu masyarakat, khususnya (RUU) Penyiaran akan disiapkan
yang tidak mampu. Jadi untuk untuk mendukung implementasi DIHARAPKAN JUGA
mengejar nanti di tahun 2022 TV digital. Karenanya, Komisi I DAPAT MEMBANTU
tepatnya di bulan April, untuk DPR RI menjaring masukan dari MASYARAKAT DALAM
melakukan switch dari analog ke berbagai stakeholder untuk MENDAPATKAN
digital itu masih banyak PR untuk mendapatkan data dan aspirasi KEBERAGAMAN
Sumatera Utara,” tambah Meutya. terkait RUU Penyiaran. INFORMASI
Politisi Partai Golkar tersebut Hal itu disampaikannya dalam
mengatakan, jangan sampai di tengah Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR
kondisi pandemi saat ini yang mana RI dalam rangka penyusunan RUU “Pada prinsipnya, DPR RI
informasi menjadi sangat penting Tentang Penggantian atas UU tentang menginginkan konten penyiaran
tetapi tidak bisa diakses. “Karena Penyiaran dengan tema “Tantangan yang lebih variatif, lebih banyak
jika nanti televisinya bukan digital, Penyiaran Multiplatform di Indonesia", pemilik stasiun televisi, diversity of
kemudian sudah adanya digitalisasi, di Bali, Kamis (11/11). Hadir dalam content and diversity of ownership.
mereka nanti tidak bisa menonton pertemuan tersebut, perwakilan LPP Hal ini bertujuan agar keberagaman
televisi, jadi memang harus dibantu TVRI Bali, RRI Denpasar, KPID Bali, kepemilikan dan keberagaman isi
bagi masyarakat yang tidak mampu,” dan stakeholder lainnya. bagi pemirsa dapat menjadi referensi
kritisi legislator dapil Sumut I itu. cas/sf Anton menyampaikan RUU tayangan yang lebih
tentang Penyiaran diharapkan juga kaya dan lebih
dapat membantu masyarakat berkualitas
dengan permasalahan lain yang tidak dalam mendapatkan lagi,” harap
dapat dipungkiri, yaitu keberadaan keberagaman informasi. politisi Partai
penyiaran yang dilakukan di berbagai Mengingat RUU tentang Demokrat itu.
media. “Penyiaran di berbagai media Penyiaran dapat mendorong ann/sf
ini yang disebut dengan penyiaran tersedianya berbagai konten
multiplatform atau penyiaran yang berita yang diterima masyarakat.
berbasis internet saat ini belum
diatur dalam peraturan perundang-
undangan,” terang Nurul.
Wakil Ketua
Untuk itulah, kata Nurul, Komisi I Komisi I DPR RI
DPR RI perlu merancang UU tentang Anton Sukartono.
Foto: Anne/Man
Penyiaran yang dapat membantu
masyarakat dalam mendapatkan
keberagaman informasi mengingat
RUU Penyiaran dapat mendorong
tersedianya berbagai konten berita
yang diterima masyarakat. “Sebab
kami menginginkan konten penyiaran
yang lebih variatif, lebih banyak
pemilik stasiun televisi, diversity of
content and diversity of ownership,”
tukas politisi Partai Golkar itu. ah/sf

Nomor 1177/IV/XI/2021 • November 2021 7