Page 21 - BULETIN 1196

Cukai Rokok Naik, membuat alokasi untuk bidang
kesehatan berpotensi meningkat. Pada
BAKN • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pemerintah Diminta kesehatan, yakni terkait penanganan
2021, pemerintah mengalokasikan
25 persen DBH CHT untuk bidang

dari dampak rokok terhadap kesehatan
Antisipasi Peredaran
masyarakat,” jelas Anis.
Lalu, terdapat alokasi 50 persen
untuk kesejahteraan masyarakat yang
Rokok Ilegal
bersifat fleksibel dan 25 persen untuk
penegakan hukum terkait rokok ilegal.
Alokasi dana untuk kesejahteraan
masyarakat mencakup 15 persen
untuk peningkatan kualitas bahan
baku dan peningkatan keterampilan
akil Ketua Badan cukai rokok yaitu untuk mengendalikan kerja, dalam rangka alih profesi atau
Akuntabilitas konsumsi rokok karena alasan diversifikasi tanaman tembakau bagi
Keuangan Negara kesehatan. Sebab dampak lainnya petani tembakau. Sementara 35 persen
W (BAKN) DPR RI adalah maraknya produksi rokok ilegal. lainnya untuk pemberian bantuan.
Anis Byarwati meminta pemerintah “Ketika tarif cukai dinaikkan. Anis menambahkan, alokasi dana
mengantisipasi maraknya rokok ilegal Kemudian, rokok legal menjadi mahal untuk kesejahteraan masyarakat
setelah ada kenaikan tarif cukai hasil akhirnya masyarakat justru beralih ke berlaku fleksibel, sehingga dapat
tembakau. Hal ini disampaikannya rokok ilegal. Terbukti tadi dari kinerja dialihkan ke bidang kesehatan jika
merespons aspirasi dari para salah satu kriteria salah satu kriteria dari anggaran telah melebihi kebutuhan
pengusaha rokok yang menyampaikan DJBC Jawa Tengah itu banyak sekali daerah. Berbeda dengan alokasi dana
bahwa produksi rokok mereka menyita rokok-rokok ilegal di Jepara,” untuk penegakan hukum yang bersifat
menurun drastis seiring dengan jelas Anis. baku atau tidak dapat dialihkan. Pada
diberlakukannya kenaikan cukai rokok. Lebih lanjut, Anggota Komisi XI tahun 2022, terdapat perubahan
Aspirasi tersebut mengemukan DPR RI tersebut memastikan aspirasi alokasi anggaran untuk kesejahteraan
dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja tersebut akan menjadi masukan BAKN masyarakat dan penegakan hukum
BAKN DPR RI dengan Badan Pemeriksa dalam melakukan penelaahan. “Hal ini dapat dialihkan ke
Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi kan menjadi perhatian dan masukan bidang kesehatan.
Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten yang penting bagi kami,” kata politisi ann/sf
Kudus, Kanwil Bea dan Cukai dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
perusahaan rokok dalam rangka Selain itu, Anis juga menyampaikan
menerima masukan terkait penelaahan komposisi pembagian Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau di Kudus. Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang
“Kami mendapatkan banyak akan diberlakukan mulai tahun depan
masukan diantaranya terkait seiring diberlakukannya Undang-
kenaikan tarif cukai rokok ini sangat Undang Hubungan Keuangan antara
memberatkan para pengusaha rokok, Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
dan tentu saja ini juga terkait dengan Daerah (UU HKPD).
daya beli masyarakat juga terganggu. “Adanya fleksibilitas
Tapi sisi lain, maksud dari kenaikan penggunaan dana untuk
cukai rokok dari pemerintah adalah kesejahteraan masyarakat
untuk supaya masyarakat lebih sehat,” dan penegakan hukum
kata Anis usai pertemuan di Kanwil
Bea dan Cukai Jateng-DI Yogyakarta, Wakil Ketua BAKN DPR RI
Semarang, Rabu (13/4). Anis Byarwati.
Foto: Anne/nvl
Anis mengatakan, kenaikan
cukai rokok tersebut menyebabkan
masyarakat beralih mengkonsumsi
rokok ilegal. Menurutnya, hal ini meleset
jauh dari tujuan diterapkannya kenaikan

Nomor 1196/IV/IV/2022 • April 2022 21