Page 6 - BULETIN 1163

BULETIN Parlementaria

DPR Desak Semua Instansi
OMISI II - DPR RI KTP Manual untuk Vaksinasi
Tidak Layani Penggunaan

K
akil Ketua Komisi manual dipakai bisa ganda, namun
II DPR RI Junimart kalau digunakan KTP-e tidak mungkin
Girsang meminta ganda,” kata Junimart.
W Kementerian Dalam Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu KALAU KTP MANUAL
Negeri (Kemendagri) membuat surat menjelaskan, Komisi II DPR RI telah
edaran dan dikoordinasikan ke semua menerima laporan dari Kemendagri DIPAKAI BISA GANDA,
instansi agar tidak melayani vaksinasi bahwa kementerian tersebut akan NAMUN KALAU
menggunakan KTP non-elektronik membentuk Tim Integrator Data DIGUNAKAN KTP-E TIDAK
atau KTP manual. Langkah tersebut Kependudukan untuk mencegah MUNGKIN GANDA
untuk menghindari Nomor Induk terjadinya NIK ganda.
Kependudukan (NIK) digunakan orang “Komisi II DPR RI mendukung upaya ketika seseorang ingin mengurus
lain untuk vaksinasi Covid-19. pemerintah dalam perbaikan sistem keperluannya,” tandasnya.
“Kemendagri perlu buat surat atau data kependudukan tersebut sehingga Sebelumnya dikabarkan bahwa
koordinasi ke semua instansi untuk tidak berulang kejadian NIK ganda ada kejadian dimana seorang warga
tidak melayani seorang yang masih di Bekasi, Jawa Barat, bernama Wasit
menggunakan KTP manual. KTP (47) tidak bisa ikut vaksinasi Covid-19
elektronik lebih aman jika digunakan karena NIK miliknya telah digunakan
karena bisa langsung kroscek ke oleh Warga Negara Asing (WNA)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan vaksinasi serupa.
apabila ada hal yang dicurigai,” kata dep/es
Junimart dalam keterangan persnya
kepada Parlementaria, Kamis (5/8).
Junimart menjelaskan, dirinya
telah menanyakan kepada
Kemendagri terkait adanya
temuan NIK ganda saat digunakan
warga, karena disebabkan masih
ada yang menggunakan KTP
non-elektronik saat mengurus
keperluan.
“NIK ganda terjadi karena
NIK yang di-input oleh instansi
masih memakai KTP manual,
belum KTP-e. Kalau KTP

Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Junimart Girsang. Foto: Geraldi/Man

6 Nomor 1163/III/VIII/2021 • Agustus 2021