Page 5 - BULETIN 1226
P. 5
Delapan RUU
tentang Provinsi
Disepakati Jadi RUU
Inisiatif DPR
apat Paripurna
DPR RI ke-10 Masa
Persidangan I Tahun
Sidang 2022-2023
R yang dipimpin
oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan
Maharani menyetujui 8 (delapan)
Rancangan Undang-Undang
tentang Provinsi yang disampaikan FOTO: JAKA/PDT
oleh Komisi II DPR RI. Melalui
persidangan tersebut, kedelapan
RUU itu disepakati menjadi RUU Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis
(17/11/2022).
Usul Inisiatif DPR RI.
“Sidang dewan yang terhormat, menata kembali dasar hukum
apakah rancangan undang-undang pembentukan provinsi yang sesuai
usul inisiatif Komisi II DPR RI ini dengan Pasal 18 Ayat 1 Undang-
KOMISI II DPR RI dapat disetujui menjadi RUU Usul Undang Dasar (UUD) Negara
MENGAJUKAN 8 DPR RI?” tanya Puan dalam Rapat Republik Indonesia Tahun 1945 di
(DELAPAN) RUU Paripurna di Gedung Nusantara bawah kerangka Negara Kesatuan
TENTANG PROVINSI. II, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11). Republik Indonesia. Pasal tersebut
MULAI DARI, RUU Pertanyaan tersebut lalu ditanggapi berbunyi, “Negara Kesatuan
‘setuju’ oleh para hadirin Rapat
Republik Indonesia dibagi atas
TENTANG PROVINSI Paripurna, yang diiringi pemukulan Kabupaten dan Kota, yang tiap-
SUMATERA UTARA, RUU palu sidang bahwa UU tersebut tiap provinsi, kabupaten, dan kota
TENTANG PROVINSI telah disahkan bersama. itu mempunyai pemerintahan
SUMATERA SELATAN, Sebagai informasi, Komisi II DPR daerah, yang diatur dengan
RUU TENTANG PROVINSI RI mengajukan 8 (delapan) RUU undang-undang”.
Oleh karena itu, dengan
JAWA BARAT, RUU tentang Provinsi. Mulai dari, RUU hadirnya RUU tentang Provinsi
tentang Provinsi Sumatera Utara,
TENTANG PROVINSI RUU tentang Provinsi Sumatera ini diharapkan menjadi jawaban
JAWA TENGAH, RUU Selatan, RUU tentang Provinsi Jawa atas sejumlah permasalahan
TENTANG PROVINSI Barat, RUU tentang Provinsi Jawa dan kebutuhan hukum terkini
JAWA TIMUR, RUU Tengah, RUU tentang Provinsi Jawa untuk pemerintah daerah
TENTANG PROVINSI Timur, RUU tentang Provinsi Maluku, sekaligus masyarakat. Tidak
untuk berita MALUKU, RUU TENTANG
Scan QR RUU tentang Kalimantan Tengah, hanya itu, kebijakan tersebut
selengkapnya dan RUU tentang Provinsi Bali. bisa mengakselerasi gerak roda
KALIMANTAN TENGAH, Perlu diketahui, tujuan pemerintah daerah, kemajuan
DAN RUU TENTANG lahirnya RUU Tentang Provinsi daerah, dan kesejahteraan
PROVINSI BALI. adalah sebagai bentuk upaya masyarakat. l ts/rdn
Nomor 1226/IV/XI/2022 • November 2022 5
