Page 4 - BULETIN 1213
P. 4
BULETIN Parlementaria
Buka Masa Sidang 2022-2023,
PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Puan Maharani Ungkap DPR Sudah
Rampungkan 43 UU dalam 3 Tahun
lain, sejak 16 Agustus 2021 hingga
15 Agustus 2022, DPR RI mampu
merampungkan pembahasan 32
Undang- undang,” kata Puan.
Puan pun merinci UU yang
telah disahkan berdasarkan
alat kelengkapan dewan (AKD)
bersama Pemerintah. Komisi I DPR
menyelesaikan 2 UU, Komisi II DPR
16 UU, Komisi III DPR 4 UU, Komisi
V DPR 1 UU, Komisi VI DPR 3 UU,
Komisi VII DPR 1 UU, Komisi X DPR
2 UU, Komisi XI DPR 4 UU, Badan
Legislasi (Baleg) DPR 6 UU, Badan
Anggaran (Banggar) DPR 1 UU,
dan Panitia Khusus (Pansus) DPR
FOTO: FAISAL/NVL menyelesaikan 3 UU.
“Pembentukan UU merupakan
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI. pekerjaan kolektif yang ditempuh
melalui pembahasan bersama antara
DPR RI dan Pemerintah. Oleh karena
etua DPR RI Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, itu diperlukan komitmen bersama
Dr. (H.C) Puan Selasa (16/8). antar pembentuk UU, yaitu DPR RI
Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR ini digelar dan Pemerintah, dalam memenuhi
Rapat Paripurna usai Sidang Tahunan MPR RI dan kebutuhan hukum nasional,” sebut
K Pembukaan Masa Sidang Bersama DPR RI dan DPD politisi PDI-Perjuangan itu.
Persidangan I Tahun Sidang RI. Presiden Joko Widodo dan Wakil Puan menambahkan kinerja
2022-2023. Puan menyampaikan Presiden KH Ma’ruf Amin hadir untuk dalam pembentukan UU merupakan
berbagai hasil kinerja DPR periode menyampaikan secara langsung kinerja bersama antara DPR RI dan
2019-2024 yang sudah berjalan RUU tentang APBN Tahun Anggaran Pemerintah. Dalam pembahasan
selama tiga tahun. Masa sidang 2023 beserta Nota Keuangan dan RUU, kata Puan, DPR dan Pemerintah
ini memasuki tahun keempat dari dokumen pendukungnya kepada dituntut agar selalu cermat. “Serta
periode 2019-2024 masa jabatan DPR RI. mempertimbangkan berbagai
DPR RI dan Presiden-Wapres. Puan menyampaikan sejak pendapat, pandangan, kondisi,
“Menjadi suatu kesempatan tahun 2019 hingga saat ini, sejumlah situasi, kebutuhan hukum nasional,
yang semakin mendesak dalam undang-undang (UU) yang telah serta membuka ruang partisipasi
menuntaskan secara bertahap selesai dibahas DPR RI bersama rakyat untuk menyampaikan
sejumlah permasalahan struktural pemerintah berjumlah 43 UU. “Dari aspirasinya. Pembentuk UU juga Scan QR
untuk berita
dalam pembangunan nasional,” 43 undang-undang itu, sebanyak dituntut agar pembahasan UU selengkapnya
kata Puan dalam Rapat Paripurna 32 UU diselesaikan di masa sidang dilakukan secara terbuka sehingga
Pembukaan Masa Persidangan I 2021-2022 atau dalam kurun memenuhi prinsip transparansi
DPR Tahun Sidang 2022-2023, di waktu satu tahun. Dengan kata publik,” ungkap Puan. l rnm,ann/sf
4 Nomor 1213/IV/VIII/2022 • Agustus 2022
