Page 2 - BULETIN 1159

BULETIN Parlementaria
BULETIN

DPR Setujui menegaskan bahwa dalam melakukan
AR - DPR RI RUU Otsus Papua 36 ayat (2) huruf (d) menegaskan bahwa
usaha-usaha perekonomian di Papua,
wajib mengutamakan OAP.
“Dalam bidang pemberdayaan, Pasal

sebesar 10 persen dari dana bagi hasil
Menjadi UU
dialokasikan untuk belanja bantuan
pemberdayaan masyarakat adat,”
BANGG tambah Komarudin. Terkait dengan
MRP dan DPRP, RUU ini memberikan
kepastian hukum bahwa MRP dan
DPRP berkedudukan masing-masing
di ibu kota provinsi serta memberikan
penegasan bahwa anggota MRP tidak
boleh berasal dari partai politik.
Politisi PDI-Perjuangan tersebut
menambahkan, mengenai pembahasan
partai politik lokal, RUU Otsus Papua
mengadopsi putusan MK Nomor 41/
PUU-XVII/2019 dengan menghapus
ketentuan pada ayat (1) dan (2) pasal
28. UU ini juga memberikan kepastian
hukum terkait dengan pengisian jabatan
wakil gubernur yang berhalangan tetap.
Selain itu, dalam RUU ini diatur
Ketua Pansus Otsus Papua Komarudin Watubun saat menyampaikan laporan pembahasan RUU Otsus Papua kepada pula mengenai dana Otsus yang
Pimpinan DPR RI di Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Foto: Runi/Man
disepakati mengalami peningkatan dari
2 persen Dana Alokasi Umum (DAU)
PR RI mengesahkan sebanyak 15 pasal di luar substansi yang Nasional, menjadi 2,25 persen. Melalui
Rancangan Undang-Undang diajukan, ditambah 2 pasal substansi perubahan tata kelola dana otsus
tentang Perubahan Kedua materi di luar UU. tersebut, diharapkan berbagai persoalan
D atas UU Nomor 21 Tahun Komarudin mengatakan RUU pembangunan selama ini dapat teratasi.
2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Otsus Papua mengakomodir perlunya Kemudian, masih kata Komarudin,
Provinsi Papua (RUU Otsus Papua) dalam pengaturan kekhususan bagi Orang RUU ini juga mengatur tentang
Rapat Paripurna DPR RI ke-23 Masa Asli Papua (OAP) dalam bidang hadirnya sebuah Badan Khusus
Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021. politik, pendidikan, kesehatan, Percepatan Pembangunan Papua
“Selanjutnya kami akan menanyakan ketenagakerjaan dan perekonomian (BK-P3), pemekaran provinsi di tanah
kepada seluruh fraksi apakah RUU serta memberikan dukungan Papua, serta peraturan pelaksanaan
tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor pembinaan masyarakat adat. dari undang-undang ini yang mengatur
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus “Dalam bidang politik, hal ini dapat bahwa penyusunan Peraturan
Bagi Provinsi Papua dapat di setujui untuk dilihat dengan diberikannya perluasan Pemerintah harus dikonsiltasikan
disahkan menjadi Undang-Undang?” peran politik bagi Orang Asli Papua dengan DPR, DPD dan Pemerintah
tanya Wakil Ketua DPR RI Korekku Sufmi dalam keanggotaan di DPRK, sebuah Daerah di Papua.
Dasco Ahmad yang kemudian diikuti nomenklatur baru pengganti DPRD “Mari kita berkomitmen untuk
ketukan palu pengesahan pada Rapat yang diinisiasi dalam RUU,” paparnya di melaksanakan seluruh revisi Undang-
Paripurna, di Gedung Nusantara II, hadapan Rapat Paripurna DPR RI. Undang sesuai dengan tugas dan
Senayan, Jakarta, Kamis (15/7). Di bidang pendidikan dan kesehatan, wewenang kita masing-masing,
Ketua Pansus Otsus Papua DPR RI RUU Otsus Papua mengatur mengenai terutama bagi Parpol yang akan
Komarudin Watubun dalam laporannya kewajiban Pemerintah, Pemerintah menentukan rekrutmen kepemimpinan
mengatakan, terdapat 20 pasal yang Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ daerah yang akan memikul tanggung
mengalami perubahan dalam RUU ini. Kota untuk mengalokasikan anggaran jawab penuh untuk memastikan undang-
Sebanyak 20 pasal tersebut terdiri dari 3 pendidikan dan kesehatan untuk OAP. undang ini dapat dilaksanakan atau
pasal usulan pemerintah yang memuat Dalam bidang ketenagakerjaan dan tidak,” tutup legislator daerah pemilihan
materi menganai dana Otsus Papua, perekonomian, pada pasal 38 telah (dapil) Papua tersebut. bia/sf

2 Nomor 1159/III/VII/2021 • Juli 2021