Page 13 - BULETIN 1218

Cara Kelola Pelestarian di seluruh Indonesia. Perlakuan
negara terhadap mereka juga harus
Hutan Adat Tenganan diatur dalam sebuah aturan untuk
menjaga dan jangan merubah tata
ruangnya untuk digunakan untuk
Pegringsingan Perlu kepentingan lain, negara tugasnya
adalah satu, melindungi para
pengelola adat.
Dicontoh dalam revisi Undang-Undang
Untuk itu, Dedi meminta agar

Konservasi Keanekaragaman Hayati
dan Ekosistem nanti memberikan
ruang bagi adat untuk terus
akil Ketua para leluhur. Misalnya di Bali kuno mengalami pertumbuhan dan
Komisi IV DPR yang saya kunjungi tadi itu secara mendapat fiskal. l jk/aha
RI Dedi Mulyadi original mengajarkan tentang dua
mengatakan, hal. Pertama adalah lingkungan yang
W untuk mengelola tertata, ini berarti manusia memiliki
pelestarian hutan di Indonesia perlu hubungan dengan alam secara kuat.
mencontoh dari apa yang telah Kedua, ekonomi yang terjaga dari
dilakukan oleh Hutan Adat Tenganan alam yang melahirkan kesejahteraan
Pegringsingan di Provinsi Bali. Karena, masyarakat, itu bisa dilihat dari setiap
mereka sudah ratusan tahun, bahkan pekarangan yang disiapkan untuk
turun temurun sampai hari ini berhasil warga. Kemudian, ada sawah yang
menjaga kelestarian hutannya dikelola secara adat, lalu berasnya
sendiri. Tidak hanya itu, hutannya dibagi-bagi dalam setiap bulan,” ujar
juga dikelola dengan baik sehingga Dedi saat memimpin Tim Kunjungan
memiliki manfaat bagi lingkungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR
Scan QR masyarakatnya, jadi Indonesia tidak mengunjungi Hutan Adat Tenganan
untuk berita
selengkapnya perlu jauh-jauh belajar ke luar negeri. Pegringsingan di Kabupaten, FOTO: JAKA/PDT
“Saya dari dulu pada setiap Karangasem, Bali, Kamis (16/9).
rapat kerja selalu menyampaikan, Menurut politisi Partai Golkar ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat
mengunjungi Hutan Adat Tenganan Pegringsingan
kita cukup belajar pada diri kita yaitu pola seperti itu mestinya diterapkan di Karangasem.

“Presiden pernah bilang dengan kebijakan pemerintah
bahwa harusnya kita bisa menjadi yang menghapus peraturan pabrik
swasembada gula karena produksi gula baru harus mempunyai lahan
tebu yang banyak khususnya di minimal 20 persen.
provinsi Jawa Timur. Masalahnya Menurutnya saat ini banyak
adalah pasokan tebu sangat kurang, pabrik tebu yang bermunculan
padahal sudah ada pabrik gula di namun sebenarnya bahan baku
beberapa wilayah di jawa timur,” sangat kurang. Banyaknya pabrik
ungkap Anggia saat memimpin gula namun pasokan tebu yang
FOTO: SINGGIH/PDT Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV kurang diibaratkannya sebagai tebu
wisata. “Mereka punya pabrik tapi
DPR RI ke Kota Batu, Kamis (15/9).
tidak punya lahan binaan sendiri,
“Jadi tentu pada pertemuan
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat kali ini kita membutuhkan informasi jadi tebu dari Malang dikirim ke
memimpin Kunspek Komisi IV DPR RI ke Kota Batu. untuk dijadikan landasan dan Madiun, dari Madiun ke Blitar,
dirapatkan di Jakarta. Kita Komisi dari Blitar ke Malang lagi, ini yang Scan QR
untuk berita
tebu akibat kurangnya lahan, padahal IV punya komitmen sangat kuat disebut tebu wisata,” tandas politisi selengkapnya
kenyataannya pabrik gula di Jawa terhadap petani tebu,” imbuhnya. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Timur terbilang cukup banyak. Anggia juga merasa sangat aneh tersebut. skr/aha

Nomor 1218/IV/IX/2022 • September 2022 13