Page 21 - BULETIN 1218

• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Baleg dan Pemerintah Rapat Baleg, Gedung Nusantara I,
Senayan, Jakarta, Selasa (20/9).
Sebelumnya, Wakil Ketua
Setujui Prolegnas RUU
Baleg DPR RI sekaligus Ketua
Panja Penyusunan Prolegnas Willy
Aditya menyampaikan, Baleg dalam
Prioritas Tahun 2023
rangka penyusunan Prolegnas RUU
Perubahan Keempat Tahun 2020-
2024, Prolegnas RUU Perubahan

RUU Prioritas Tahun 2023 telah
BALEG Prioritas Tahun 2022, dan Prolegnas
membicarakan dan membahas
semua usulan RUU tersebut dalam
Rapat Panja yang diselenggarakan
pada tanggal 29 Agustus dan 6
September 2022 lalu.
Pendapat dan pandangan yang
mengemuka dalam pembicaraan
dan pembahasan Rapat Panja,
antara lain terkait dengan Evaluasi
pelaksanaan Prolegnas RUU
Prioritas Tahun 2022; RUU usul DPR
RI, Pemerintah, dan DPD RI; serta
rasionalitas penetapan jumlah RUU
dalam Prolegnas RUU Perubahan
Prioritas Tahun 2022 berdasarkan
FOTO: DEVI/PDT hasil evaluasi pelaksanaan
Prolegnas RUU Prioritas Tahun
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menerima pandangan pemerintah terkait Prolegnas 2023. 2022, jumlah RUU dalam daftar
tunggu, jumlah RUU yang diusulkan,
serta berbagai saran dan masukan Scan QR
untuk berita
apat Kerja Badan Paripurna DPR RI terdekat,” kata yang disampaikan Anggota Panja, selengkapnya
Legislasi (Baleg) Ketua Baleg DPR RI Supratman Kementerian Hukum dan HAM RI,
dengan Menteri Hukum Andi Agtas saat membacakan serta Panitia Penyusunan Undang-
dan Hak Asasi Manusia kesimpulan rapat kerja di, Ruang Undang DPD RI. l rnm/sf
R (HAM) Yasonna Laoly
dan Panitia Perancang Undang-
Undang DPR menyepakati Program Efektivitas Kebijakan Pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk
menjamin ketersediaan dan pelayanan distribusi BBM
Distribusi BBM Bersubsidi
Legislasi Nasional (Prolegnas) Melalui Aplikasi MyPertamina Bersubsidi.
Rancangan Undang-Undang (RUU)
Negara memberikan subsidi BBM dalam rangka
Perubahan Prioritas Tahun 2022 menjamin ketersediaan dan keterjangkauan Melalui Aplikasi "MyPertamina" sebagai salah
masyarakat untuk memperoleh BBM dengan harga satu tool dalam pelaksanaan skema subsidi
sebanyak 32 RUU; Prolegnas RUU yang layak. Dalam hal ini Pemerintah tertutup diharapkan mampu menyasar
memberlakukan kebijakan subsidi harga untuk 2 konsumen secara tepat sasaran sekaligus
Prioritas Tahun 2023 sebanyak (dua) jenis (BBM), yakni Biosolar dan Pertalite meminimalisir potensi penyalahgunaan BBM
diatur
telah
sebagaimana
ESDM
Kepmen
38 RUU; serta Prolegnas RUU No.37.K/HK/.02/MEM.M/2022 tertanggal 10 Maret Bersubsidi.
2022 yang telah dicabut sebagian melalui Kepmen
Perubahan Keempat RUU Tahun ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 Persoalannya, bagaimana layanan tersebut
tertanggal 3 September 2022.
dapat menjangkau masyarakat ?
2020-2024 sebanyak 257 RUU. Seiring dengan penerapannya, muncul
isu-isu strategis yang perlu mendapatkan Fakta menunjukkan bahwa tidak seluruh konsumen dan SPBU
“Dengan disetujuinya Prolegnas perhatian serius bagi perumus kebijakan di Indonesia, terutama pada daerah-daerah terpencil yang sulit
subsidi BBM dijangkau belum terhubung dengan jaringan internet. Padahal
RUU Perubahan Prioritas Tahun Pemerintah bertujuan agar BBM subdisi tersebut tepat sasaran,
yaitu dapat diterima oleh yang berhak. Sehingga dengan kata
Isu-isu Strategis lain layanan tersebut secara tidak langsung berpotensi
2022, Prolegnas RUU Prioritas Tahun hampir 80% dari total konsumsi BBM bersubsidi memunculkan ketidakadilan distributif.
dinikmati oleh 60% masyarakat yang tergolong
2023 dan Prolegnas RUU Perubahan mampu 1. Perlu sosialisasi/edukasi terkait aplikasi “MyPertamina”;
2. Penting untuk melibatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah;
Keempat Tahun 2020-2024, berakhir BPH Migas melaporkan terdapat salah 3. Sistem yang nantinya akan digunakan distribusi BBM harus disesuaikan
sasaran BBM subsidi pada tahun 2021 sekitar
dengan kultur masing-masing daerah mengingat kondisi geografis dan

9.000 KL. kultural Indonesia yang berbeda-beda di setiap daerah. Rekomendasi
pula acara Rapat Kerja pada hari ini 4. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran pembelian alat melalui
Terdapat penambahan alokasi belanja subsidi skema dana service obligation agar yang berhak mendapatkan BBM
dan selanjutnya hasil kesepakatan BBM di TA 2022 ini menjadi Rp401,8 triliun Bersubsidi tidak kesulitan dalam mengakses aplikasi “MyPertamina”.
ini akan kita laporkan dalam Rapat (Tim Puskaji AKN, diolah dari berbagai sumber)
Nomor 1218/IV/IX/2022 • September 2022 21