Page 2 - BULETIN 1261

BULETIN Parlementaria

Rapat Paripurna DPR Setujui 42
BERITA COVER • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RUU Masuk Prolegnas Prioritas

2023

apat Paripurna DPR
RI telah menyetujui
sebanyak 42 Rancangan
Undang-Undang (RUU)
R masuk Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) Prioritas
Tahun 2023. Keputusan itu didapati
setelah mendengar penjelasan
Badan Legislasi (Baleg) DPR atas
hasil evaluasi pelaksanaan Program
Legislasi Nasional Tahun 2023.
“Apakah laporan Baleg DPR
RI atas hasil evaluasi pelaksanaan
Program Legislasi Nasional Tahun
2023 dapat disetujui,” tanya Wakil
Ketua DPR RI Lodewijk Paulus dalam FOTO:DEB/PDT
Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks
Parlemen, Jakarta, Selasa (29/8). Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Selasa (29/8/2023).
Seluruh anggota DPR yang hadir
menyatakan setuju terhadap atas
hasil evaluasi pelaksanaan Program
Legislasi Nasional Tahun 2023 atau Prolegnas prioritas tahunan 2023, yaitu RUU tentang Rencana
yang dilakukan oleh Baleg DPR RI disampaikan dalam Rapat Paripurna Pembangunan Jangka Panjang
bersama Menteri Hukum dan Hak untuk ditetapkan. Nasional Tahun 2025-2045 (usulan
Asasi Manusia (HAM) serta Panitia Memperhatikan capaian tersebut Pemerintah), RUU tentang Penilai
Perancang UU DPD RI. dan mengingat kebutuhan hukum (usulan pemerintah), RUU tentang
Dalam laporannya, Pimpinan dalam pelaksanaan kehidupan Pengelola Ruang Udara Nasional
Badan legislasi (Baleg) DPR RI, berbangsa dan bernegara, maka (usulan Pemerintah) dan RUU
Achmad Baidowi menyampaikan Baleg bersama dengan Menteri tentang Permuseuman (usulan DPR/
sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Hukum dan HAM serta PPUU DPD Baleg).
ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 2 RI dalam rangka evaluasi Prolegnas Kemudian, Memasukan 3
Tahun 2020 tentang Pembentukan Tahun 2023 menyepakati untuk RUU dan Prolegnas RUU Tahun
Undang-Undang menyebutkan menarik 9 RUU dari Prolegnas RUU 2020-2024 yaitu RUU tentang
bahwa evaluasi terhadap Prolegnas Tahun 2020-2024 karena sudah Rencana Pembangunan Jangka
Prioritas Tahunan dapat dilakukan masuk dalam Omnibus Law UU Panjang Nasional Tahun 2025-2045
sewaktu-waktu. Kesehatan dan Omnibus Law UU (usulan pemerintah), RUU tentang
Selanjutnya dalam ketentuan Pengembangan dan penguatan Pembinaan Hukum Nasional (usulan
Pasal 37 ayat (5) menyebutkan dalam sektor keuangan (P2SK). Pemerintah), dan RUU tentang
hal disepakati adanya perubahan Selanjutnya, Rapat Kerja Baleg Permuseuman (usulan DPR/Baleg). Scan QR
untuk berita
Prolegnas jangka menengah dan/ bersama Menteri Hukum dan HAM Serta Prolegnas RUU Perubahan selengkapnya
atau Prolegnas prioritas tahunan serta PPUU DPD RI juga menyepakati Kelima Tahun 2020-2024 menjadi
berdasarkan evaluasi, perubahan untuk menambah 4 RUU masuk 253 yang sebelumnya 259 RUU.
Prolegnas jangka menengah dan/ dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun rnm/aha

2 Nomor 1261/IV/VIII/2023 • Agustus 2023