Page 9 - BULETIN 1198

KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Anwar Hafid Dorong Demokrat itu, penilaian DID masih
subjektif, terutama pada aspek penilaian
inovasi daerah. Ia pun menyayangkan,
Kemendagri dan
akibat subjektivitas penilaian DID,
sejumlah pemerintah daerah di
Indonesia kesulitan mempertahankan
Kemenkeu Segera
pertumbuhan ekonomi.
“Nah, ini saya kira, pekerjaan yang
harus segera diselesaikan, untuk
Benahi DID dan SIPD
Kementerian Keuangan memberikan
porsi penetapan DID yang akuntabel.
Sedangkan, Kemendagri memberikan
tambahan kejelasan kriteria soal aspek
penilaian inovasi daerah,” jelas Anwar
Hafid lebih lanjut.
enanggapi Dana nya nihil, pak. Hingga saat ini, saya Terakhir, terkait Sistem Informasi
Insentif Daerah pun mengikuti perkembangan DID. Pembangunan Daerah (SIPD), sebagian
(DID) tahun 2022 Kemendagri dan Kemenkeu perlu besar pemerintah daerah di Indonesia
M yang diterima memberikan perhatian yang sangat telah membayar gaji pegawai akibat
Kota Sukabumi yang turun tajam serius,” tegas Anwar Hafid. SIPD yang tidak tersosialisasikan
dibanding tahun 2021, Anggota Pernyataan tersebut disampaikan dengan masif dan efektif. Walaupun kini
Komisi II DPR RI Anwar Hafid Anwar pada saat mengikuti pertemuan Indonesia menerapkan otonomi daerah,
meminta Kementerian Dalam Negeri Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI dalam beberapa praktik tata kelola
(Kemendagri) dan Kementerian dengan Pemerintah Kota Sukabumi di administrasi pemerintahan, khususnya
Keuangan (Kemenkeu) untuk segera Balai Kota Sukabumi, Kota Sukabumi, soal keuangan masih sentralistik.
menangani permasalahan tersebut. Jawa Barat, Senin (18/4). Baginya, “Saya harap permasalahan ini
“Yang pertama, apa yang penurunan DID yang signifikan ini tidak menjadi satu perhatian khusus.
disampaikan oleh Pak Walikota hanya terjadi di Kota Sukabumi saja, Mudah-mudahan kita bisa mendorong
Sukabumi, memang (saya) sepakat akan tetapi juga di sebagian besar perubahan berupa perbaikan dan
pak. Kejadian ini bukan hanya kabupaten dan kota di Indonesia. penyesuaian, ke depannya,” tandas
terjadi di sini. Di beberapa daerah Berdasarkan informasi yang legislator daerah pemilihan (dapil)
di Indonesia, ada (perolehan) DID- didapatkan oleh Politisi Partai Sulawesi Tengah tersebut. ts/sf

Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Kota Sukabumi. Foto: Saum/nvl

Nomor 1198/II/V/2022 • Mei 2022 9