Page 20 - BULETIN 1265

BULETIN Parlementaria

Legislator Dorong BPS Akuisi
• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Data Sektoral dalam Revisi UU

Statistik

BALEG nggota Badan Lebih lanjut, Abidin Fikri "Kedepan kewenangan
Legislasi (Baleg) juga mengingatkan polemik BPS ini harus benar-benar
DPR RI Abidin keberadaan desa fiktif terkait bertanggung jawab terhadap
Fikri mengusulkan realisasi penyaluran dana desa. data yang dirilis, jadi kalau ada
A penguatan Diketahui, banyak desa tak kebijakan yang salah itu BPS yang
kewenangan Badan Pusat Statistik berpenduduk yang sengaja tanggung jawab. Jadi, BPS tidak
dalam revisi Undang-Undang (UU) dibentuk demi mendapatkan hanya penyedia data saja. Sebab
Statistik yang saat ini masih dalam kucuran dana desa. Dengan data itu yang akan digunakan
tahapan penyusunan di Baleg adanya, penguatan BPS kasus pemerintah. Nah, norma ini juga
DPR. Menurutnya, penguatan serupa tak terulang di kemudian dimasukkan itu yang penting,
tersebut dibutuhkan agar ke hari. sehingga penyedia data juga
depannya tidak ditemukan lagi Ia juga mengusulkan, agar bertanggung jawab," pungkasnya.
polemik terkait perbedaan data. dimasukan norma yang mengatur ann/aha
Hal itu disampaikan Abidin sanksi terhadap penyedia data
dalam Pleno Baleg DPR RI dengan jika terbukti memberikan data
Plt Kepala Badan Pusat Statistik yang tak akurat. Menurutnya,
Amalia Adininggar Widyasanti di hal ini diperlukan dalam rangka
Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, mendukung pemerintah
Rabu (20/9). "Revisi UU ini untuk membuat kebijakan yang tepat.
memberikan kewenangan lebih
kepada Badan Pusat Statistik
untuk mempunyai kewenangan Anggota Badan Legislasi (Baleg)
DPR RI Abidin Fikri.
yang bisa mengakuisisi data-data
sektoral yang ada," ungkap Abidin.
Politisi dari Fraksi PDI-
Perjuangan ini mengatakan,
ketepatan suatu kebijakan
strategis ditentukan oleh
data yang akurat. Karena itu,
seharusnya BPS menjadi satu-
satunya badan yang menjadi
pusat rujukan seluruh data secara
nasional.
"Misalnya kalau ada Menteri
mengatakan suatu pulau atau
desa itu tidak ada. Berarti statistik
yang bertanggung jawab karena
BPS tidak mendata. Di Pulau
Rempang ada kampung ada desa, Scan QR
untuk berita
sehingga kebijakan pemerintah selengkapnya
jadi salah. Misalnya, nah hal
yang begini tidak boleh terjadi," FOTO: MCN/PDT
terangnya.

20 Nomor 1265/IV/IX/2023 • September 2023