Page 13 - BULETIN 1206

Komisi III Apresiasi Kinerja Polda-Kajati Sultra
KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA akil Ketua Komisi III juga (dari) sumber daya alam itu, devisa dan Sumber Daya Mineral) yang
dalam Penegakan Hukum Illegal Mining

DPR RI Adies Kadir
mempermainkan izin dan lain
masuk untuk ke negara juga cukup
mengapresiasi kinerja
besar dari Sulawesi Tenggara. Jadi ya
sebagainya itu juga perlu ditindaklanjuti.
W Polda Sulawesi
hukum) bisa berjalan dengan baik,”
banyak laporan juga yang bermain
Tenggara dan Kejaksaan Tinggi Sultra
beserta jajaran, dalam menegakkan
adalah oknum-oknum dari ESDM,”
kata Adies usai memimpin pertemuan
hukum di kasus-kasus pertambangan alhamdulillah sekarang (penegakan Bagaimana kinerja mereka, karena
Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan
tandas politisi Partai Golkar itu. ndy/sf
tanpa izin (illegal mining) yang Kapolda Sultra Teguh Pristiwanto, dan
menyangkut penjagaan dan Kajati Sultra Ramel Jesaja, di Mapolda
penanganan terhadap sumber daya Sultra, Kendari, Jumat (24/6).
alam dan penerimaan negara. Adies Adies melanjutkan, Polda Sultra
mengatakan Komisi III DPR RI cukup dengan segala keterbatasan personel
memperhatikan perkembangan yang dimiliki dalam melakukan
penegakan hukum di Sultra. pengamanan dan penegakan hukum
“Perkembangannya memang cukup di kasus illegal mining, namun Polda
baik penanganan penegakan hukum Sultra masih tetap optimal dan maksimal
di sini, jadi hampir tidak ada ribut-ribut, melakukan razia-razia terhadap
tidak ada kegaduhan, dan semua bisa kegiatan illegal mining tersebut.
dikoordinasikan antar aparat penegak “Kemudian harus juga diperhatikan
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir.
hukum dari atas sampai bawah. Dan oknum-oknum dari ESDM (Energi Foto: Nadia/nvl
Adde Rosi: Penyalahgunaan Narkotika Harus

Ditangani Secara Extraordinary

nggota Komisi III DPR RI dan menyeluruh,” kata Adde Rossi rehabilitasi hanya berlaku kepada
Adde Rosi Khoerunnisa usai pertemuan Tim Kunspek Komisi III orang-orang yang memiliki banyak
mengungkapkan, ketika DPR RI dengan Kapolda Jabar, Kajati uang. Sedangkan yang tidak punya
A membahas kejahatan Jabar, Ka BNNP Jabar serta Kakanwil uang, harus mendekam di lapas. es
narkotika, bukan hanya seputar Kemenkumham Jabar di Mapolda Jabar,
penindakan. Melainkan harus Bandung, Kamis (23/6).
terencana secara matang proses Politisi Partai Golkar ini
penanganannya dari hulu hingga hilir. menyampaikan, ada beberapa
Hal tersebut harus termaktub dalam permasalahan yang menjadi fokus
revisi Undang-Undang Nomor 35 bahasan pada hari ini. Salah satunya
Tahun 2009 tentang Narkotika. adalah rehabilitasi. Menurutnya,
“Kita tahu bahwa narkotika rehabilitasi merupakan salah satu jalan
adalah kejahatan extraordinary, keluar dari permasalahan over kapasitas
oleh karena itu penanganannya pun di lembaga pemasyarakatan (Lapas).
harus extraordinary. Bagaimana Ketika sudah diundangkan, Adde
pencegahan, penindakan, rehabilitasi Rosi berharap, UU Narkotika mampu
dan pemberdayaan masyarakat ini menjawab kekhawatiran masyarakat Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi
harus dilakukan secara komprehensif yang menganggap bahwasanya Khoerunnisa. Foto: Erman/nvl

Nomor 1206/I/VII/2022 • Juli 2022 13