Page 2 - BULETIN 1206

BULETIN Parlementaria

DPR Setujui RUU Pembentukan
PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Tiga Provinsi Baru di Papua

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menerima naskah RUU Pembentukan Tiga Provinsi Papua dari Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Foto: Geraldi/nvl
apat Paripurna DPR RI (30/6), yang disusul jawaban ‘setuju’ legislasi dari DPR dalam hal pemekaran
menyetujui tiga Rancangan dari seluruh anggota DPR RI yang hadir wilayah ini untuk menjamin hak rakyat
Undang-Undang (RUU) dalam Rapat Paripurna DPR RI saat itu. Papua dan pemerataan pembangunan
R terkait provinsi baru Papua. Dalam laporanya, Doli mengatakan di Bumi Cenderawasih tersebut.
UU yang disahkan adalah UU Provinsi tujuan pemekaran Papua adalah untuk “UU ini menjamin hak sosial dan
Papua Selatan, UU Provinsi Papua percepatan pemerataan pembangunan, ekonomi masyarakat Papua terkait
Tengah, dan UU Provinsi Pegunungan. mempercepat peningkatan pelayanan pemekaran wilayah yang bertujuan
Persetujuan ini diambil usai Rapat publik, mempercepat kesejahteraan untuk pemerataan dan keadilan
Paripurna DPR RI mendengar laporan masyarakat dan mengangkat harkat pembangunan di Indonesia,” kata Puan
dari Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli derajat orang asli papua. Dengan usai Rapat Paripurna.
Kurnia Tandjung. Usai laporan Komisi memperhatikan aspek politik, Puan memastikan, DPR telah
II DPR RI tersebut diterima Pimpinan administratif, hukum, kesatuan mengakomodir kepentingan rakyat
DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Sufmi sosial budaya, kesiapan Sumber Papua dalam UU DOB. Salah satunya
Dasco Ahmad yang memimpin Rapat Daya Manusia, infrastruktur dasar, terkait syarat maksimal usia aparatur
Paripurna pun meminta persetujuan kemampuan ekonomi, perkembangan sipil negara (ASN) orang asli Papua
dari seluruh Anggota DPR RI. pada masa yang akan datang dan yang lebih dibandingkan daerah lain,
“Selanjutnya kami akan menanyakan aspirasi masyarakat Papua. Doli yakni kategori tenaga honorer dan
kepada setiap fraksi, apakah RUU berharap kebijakan otsus bagi CPNS yang batas usianya naik menjadi
Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua itu tidak hanya 48 tahun, dan 50 tahun untuk tenaga
RUU Pembentukan Provinsi Papua dapat mengatasi permasalahan honorer. “Lewat ketiga UU ini, ASN di
Tengah, dan RUU Pembentukan konflik, tapi juga bisa mempercepat wilayah DOB Papua akan diprioritaskan
Provinsi Pegunungan dapat disetujui pemerataan pembangunan di Papua. diisi orang asli Papua. Saya berharap
untuk disahkan menjadi Undang- Sementara itu dalam kesempatan agar peraturan teknisnya bisa segera
Undang?” tanya Dasco di Gedung berbeda, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan dikeluarkan agar menjamin keberadaan
Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis Maharani mengatakan, dukungan orang asli Papua,” tutur Puan. ayu,sf/aha

2 Nomor 1206/I/VII/2022 • Juli 2022