Page 22 - BULETIN 1206

BULETIN Parlementaria

Bangun Kolaborasi Intensif,
BK • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dengan Institusi Keagamaan di
BK DPR Tandatangani MoU

Palangkaraya

adan Keahlian (BK) Badan Keahlian, dalam rangka DPR bisa ditambah. Hal tersebut,
Sekretariat Jenderal peningkatan partisipasi publik. ditegaskan Sensi, menjadi hal
DPR RI melakukan Mengingat tuntutan akan rumusan penting dari terlaksananya agenda
B penandatangan Nota kebijakan publik yang melibatkan penandatanganan MoU yang telah
Kesepahaman atau Memorandum masyarakat semakin kuat,” jelas dilakukan BK DPR RI.
of Understanding (MoU) dengan Kepala BK DPR RI Inosentius “Di samping memperluas jaringan,
sejumlah institusi keagamaan di Samsul, usai penandatanganan tentunya lebih detail lagi, kebutuhan
Palangkaraya, Kalimantan Tengah MoU di Kampus IAKN, Palangkaraya, untuk penelitian, misal terhadap RUU,
guna membangun kolaborasi yang Kalimantan Tengah, Minggu (26/6). kami juga mencari pakar-pakar yang
lebih intensif dalam berbagai hal. Sensi, sapaan akrabnya berharap, ahli di bidangnya dan tidak hanya
Institusi Keagamaan tersebut yakni dengan adanya penambahan tiga dari sekitar wilayah DKI Jakarta
Institut Agaman Kristen Negeri (IAKN) kolaborasi bersama perguruan tinggi saja, namun hingga ke Kalimantan,
Palangkaraya, Universitas Kristen di Palangkaraya yang dilakukan sehingga nanti masukan-masukan
Palangkaraya (UNKRIP), dan Sekolah melalui penandatanganan MoU ini, bisa lebih bervariasi,” ujar Sensi.
Tinggi Teologi Gereja Kalimantan maka ruang pelibatan partisipasi Selain itu, Sensi juga menyoroti
Evangelis (STT GKE). publik bagi BK untuk melakukan Kalimantan merupakan wilayah
“Kerja sama ini dimaksudkan penyusunan naskah akedemik, yang strategis, terlebih lagi lokasi
untuk membangun kolaborasi dan Rancangan Undang-Undang (RUU), Palangka Raya nantinya akan dekat
memperluas jaringan DPR, khususnya maupun naskah kebijakan lain di dengan Ibu Kota Baru (IKN) di
Kalimantan Timur. “Pakar-pakar di sini
juga mulai mempersiapkan diri dan
merespon berbagai dinamika dan
pemikiran yang ada di pusat-pusat
pemerintahan, salah satunya terkait
IKN. Sehingga pakar dan akademisi
di Kalimantan ini juga berpotensi
dapat memperluas kajian BK DPR RI
melalui berbagai pemikiran dan juga
masukan,” ucap Sensi.
Dengan adanya MoU ini,
Sensi memaparkan bahwa dalam
penyusunan naskah akademik,
BK DPR akan melakukan kerja
sama di berbagai sektor, tidak
hanya RUU saja, tapi juga hingga
naskah akademik terkait Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), sehingga kajian-kajian yang
Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul berfoto bersama usai penandatanganan MoU di IAKN. Foto: Ica/nvl dihasilkan lebih berkualitas. ica/sf

22 Nomor 1206/I/VII/2022 • Juli 2022