Page 5 - BULETIN 1244

KORKESRA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Tolak APBN Sebagai Jaminan

Kereta Cepat

akil Ketua
"Saya kira bagus (keputusan
dana PMN disuntikkan, jangan lagi
DPR RI bidang
Koordinator
utang," tegas Gus Muhaimin.
jadikan APBN sebagai penjamin
utang KCJB). Resikonya terlalu besar
Kesejahteraan Luhut menolak permintaan China bebani APBN lagi sebagai penjamin
Ia menambahkan, jika APBN
W Rakyat Abdul kalau sampai APBN kita tersandera," digunakan sebagai penjamin utang
Muhaimin Iskandar mendukung kata pria yang akrab disapa Gus proyek KCJB maka fiskal akan
Menteri Koordinator Bidang Muhaimin itu, Jumat (14/4). terbebani hingga puluhan tahun
Kemaritiman dan Investasi (Menko Politisi Fraksi PKB itu untuk membayar beban utang
Marves) Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, pemerintah harus lebih proyek itu. "Padahal kita tahu masih
terkait kebijakan terbaru investasi tegas dan memastikan proyek KCJB banyak diperlukan investasi, proyek-
Kereta Cepat Jakarta-Bandung benar-benar business to business proyek besar di daerah-daerah
(KCJB). Luhut diketahui menolak (B2B), sehingga seharusnya tidak yang saat ini masih berjalan. Jadi
permintaan China yang bersikeras membebani APBN sama sekali. "Yang pada intinya hindari betul APBN kita
ingin Anggaran Pendapatan dan perlu dipastikan itu proyek KCJB jadi jaminan utang, jangan sampai
Belanja Negara (APBN) menjadi seharusnya B2B, saya kira cukup lah tersandera," tukasnya.
penjamin pinjaman utang proyek Diketahui Sebelumnya, China
KCJB. Development Bank (CDB) disebutkan
meminta adanya jaminan melalui
APBN untuk memberikan pinjaman
Wakil Ketua DPR RI Abdul yang digunakan untuk membayar
Muhaimin Iskandar. pembengkakan biaya (cost overrun)
KCJB, yang kemudian ditolak
oleh Menko Marves Luhut Binsar
Pandjaitan.
“Masih ada masalah
psikologis, kemarin mereka
(China) mau dari APBN, tetapi
kita jelaskan kalau dari APBN
itu prosedurnya jadi panjang
makanya mereka juga sedang
pikir-pikir. Kami dorong
melalui PT PII karena ini
struktur yang baru dibuat
pemerintah Indonesia
sejak 2018," terang
Luhut kepada media.
we/aha

FOTO: JKA/PDT
Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Nomor 1244/I/V/2023 • Mei 2023 5