Page 6 - BULETIN 1224

BULETIN Parlementaria skema jalur pemberangkatan

Christina Aryani Minta
KOMISI I • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BP2MI Terus Data P2P yang didukung pemerintah.
resmi melalui skema G2G maupun
“Presiden sudah beri arahan, tinggal
langkah-langkah teknisnya seperti
apa. Itu yang kami tunggu,” katanya.
Seluruh PMI
Lebih lanjut, Christina juga
mengapresiasi komitmen Presiden
Jokowi dalam memberikan
perlindungan dan perhatian bagi

nggota Komisi I DPR
Presiden Jokowi perlu diikuti
meminta pemerintah memastikan
RI Christina Aryani selama ini masih marak terjadi. Dia PMI. Namun, menurutnya, perhatian
langkah-langkah konsisten dari
meminta Badan pengawasan di “jalur-jalur tikus” semua pihak sehingga pendataan
Perlindungan Pekerja dan tempat pemberangkatan resmi, dan upaya menghapus pengiriman
A Migran Indonesia seperti bandara serta pelabuhan. PMI secara ilegal dapat berhasil
(BP2MI) untuk terus mendata seluruh “Ini adalah kerja kolektif banyak dengan baik.
pekerja migran Indonesia (PMI) pihak, tidak bisa hanya BP2MI karena “Kita patut mengapresiasi
di luar negeri. Hal tersebut guna pengiriman PMI ilegal sudah menjadi perhatian Presiden Jokowi terhadap
mengurangi jumlah pekerja migran sindikat yang sekian lama beroperasi, PMI. Dua hal ditekankan Presiden
ilegal. bahkan diduga melibatkan aparat,” dalam arahannya, yaitu pendataan
Politisi Fraksi Partai Golkar ini ungkapnya. dan menghilangkan praktik-praktik
menyebutkan, urgensi pendataan Christina menambahkan, pengiriman PMI secara ilegal,”
PMI adalah untuk memastikan pemerintah harus menyediakan sebutnya. l tn/aha
perlindungan bagi pekerja migran.
Selain itu, pendataan PMI juga
sangat penting karena data yang
akurat sangat membantu upaya
negara memastikan perlindungan
WNI di luar negeri.
“Komisi I DPR sudah sejak
2019 menyuarakan urgensi
pendataan PMI, sehingga DPR
sangat mendukung ketika Presiden
Jokowi mengangkat hal tersebut
dan mendorong BP2MI membantu
melakukan pendataan pekerja
migran di luar negeri,” katanya
dalam keterangan pers yang
diterima Parlementaria, Jumat
(21/10).
Christina juga meminta
komitmen semua pihak
untuk bersama-sama
memberantas praktik
ilegal pengiriman
PMI yang

Anggota Komisi I DPR RI
Christina Aryani. Scan QR
untuk berita
selengkapnya

FOTO: DOK/PDT

6 Nomor 1223/II/XI/2022 • November 2022