Page 26 - Paparan Kemendagri Merdeka Belajar 16
P. 26
URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (DITETAPKAN 30 SEPTEMBER 2014)
ABSOLUT KONKUREN PEMERINTAHAN UMUM
Sepenuhnya Menjadi Dibagi Antara Kewenangan Presiden
Kewenangan Pemerintah Pemerintah Pusat & Sebagai Kepala Pemerintahan
Pusat provinsi & kab/kota.
6 Urusan 6 Urusan Meliputi:
• Politik luar negeri Pemerintahan Wajib • Pembinaan wawasan kebangsaan &
• Pertahanan Pelayanan Dasar ketahanan nasional
• Keamanan • Pembinaan persatuan dan kesatuan
bangsa
• Yustisi 18 Urusan • Pembinaan kerukunan antarsuku &
• Moneter dan fiskal Pemerintahan Wajib intrasuku, umatberagama, ras, dan
nasional Non Pelayanan Dasar golongan lainnya guna mewujudkan
• Agama stabilitas kemanan lokal, regional, dan
nasional
8 Urusan • Konflik sosial
Pemerintah Pusat: Pemerintahan Pilihan. • Koordinasi pelaksanaan tugas
• Melaksanakan sendiri • Pengembangan kehidupan demokrasi
• Melimpahkan kpd Instansi • Pelaksanaan semua Urusan
Vertikal di Daerah atau pemerintahan yg bukan merupakan
gubernur sebagai wakil kewenangan Daerah
Pemerintah
26
www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI kemendagri kemendagri