Page 42 - E-book Profil BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2021
P. 42
PROFIL BPK NTB 2021
c.
Bantuan hukum
Bantuan hukum diberikan kepada pegawai Keputusan Sekretaris Jenderal Badan
BPK Perwakilan Provinsi NTB yang diminta Pemeriksa Keuangan Nomor 168/K/X-
untuk memberikan keterangan dalam proses XIII.2/6/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan
peradilan, baik dalam kapasitas sebagai ahli Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
atau saksi. Dalam memberikan bantuan Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan
hukum, Subbagian Hukum berkoordinasi Republik Indonesia.
dengan Direktorat Utama Pembinaan dan Terwujudnya website JDIH adalah untuk
Pengembangan Hukum (Ditama mengembangkan dan melaksanakan Jaringan
Binbangkum). Dokumentasi dan Informasi Hukum di
lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan
d. mendukung kegiatan informasi hukum untuk
Informasi Hukum
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di menyebarluaskan informasi peraturan
Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan perundang-undangan dan dokumentasi
dibentuk dengan Surat Keputusan Sekretaris hukum secara mudah, cepat dan akurat
Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, hal ini kepada para pengguna. Selain website JDIH, di
sesuai dengan Peraturan Presidan Republik website BPK Perwakilan Provinsi NTB terdapat
Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tanggal 20 pula menu JDIH yang berisi informasi hukum.
Maret 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional dan
33
