Page 5 - Sinar Tani Edisi 4107
P. 5

5
                                                                                     Edisi 22 - 28 Oktober 2025  |  No. 4107  Tahun LVI

                                            Data e RDKK






                         Kunci Pupuk Subsidi Tepat Sasaran




                   Sesuai target swasembada pangan yang telah ditetapkan Presiden Prabowo, Kementerian
                  Pertanian melakukan berbagai langkah strategis. Salah satunya melalui pengelolaan pupuk
                                  subsidi bagi petani. Kuncinya adalah perencanaan dari data e RDKK.




                    upuk bersubsidi menj-        Data e RDKK                       tepat sasaran,” tegasnya.               Data petani yang terdaftar dalam
                    adi   sarana   produksi      Karena itu, perencanaan ke-          Berdasarkan aturan terbaru, pupuk   e-RDKK  juga   telah  terintegrasi
                    utama   yang   berperan   butuhan    pupuk    2026   melalui   bersubsidi  hanya    diperuntukkan   dengan Sistem Informasi Manajemen
                    penting dalam menjaga     sistem eRDKK menjadi kunci agar      bagi petani yang tergabung dalam     Penyuluhan Pertanian (Simluhtan)
                    produktivitas  pertanian  petani  dapat  memperoleh  pupuk     kelompok tani dan telah terdaftar di   serta  data kependudukan  Dukcapil
       Pnasional.             Program    ini  tepat waktu dan sesuai kebutuhan.    e-RDKK. Syarat lainnya adalah petani   Kementerian    Dalam      Negeri,
          menjangkau 14 juta petani di 5.995   “Pendataan eRDKK yang akurat        memiliki lahan maksimal seluas 2     sehingga keabsahan data penerima
          kecamatan, 482 kabupaten, dan 37    akan    menentukan     keberhasilan  ha, termasuk yang tergabung dalam    dapat dipastikan berdasarkan NIK
          provinsi, sehingga pengelolaannya   penyaluran pupuk  bersubsidi,”  kata   LMDH sesuai dengan ketentuan       dan alamat.
          menjadi perhatian serius berbagai   Andi Nur Alam Syah, Kamis (16/10).   perundang-undangan.                     Sementara       itu,   Direktur
          pihak,  termasuk  pemerintah  pusat    Ia menjelaskan, alur tata kelola     Komoditas yang mendapatkan        Pupuk Ditjen PSP, Jekvy Hendra
          dan daerah, auditor, serta aparat   pupuk    bersubsidi  dimulai   dari  subsidi   pun   masih   mencakup     menegaskan      pentingnya    per-
          penegak hukum.                      tahap  perencanaan,  yakni melalui   tanaman    pangan    seperti  padi,  cepatan dan ketepatan pendataan
            Direktur   Jenderal   Prasarana   pendataan petani penerima dan        jagung, kedelai, dan ubi kayu, serta   kebutuhan pupuk agar distribusi
          dan Sarana. Pertanian (Dirjen PSP)   kebutuhan pupuk lewat e-RDKK        hortikultura  meliputi  cabai,  bawang   tahun depan berjalan lancar. Ia
          Kementerian Pertanian, Andi Nur     (Rencana     Definitif   Kebutuhan   merah, dan bawang putih. Untuk       meminta penyusunan eRDKK benar-
          Alam Syah menjelaskan, pada Tahun   Kelompok). Data tersebut kemudian    sektor  perkebunan,  pupuk  subsidi   benar disesuaikan dengan kondisi riil
          2025,  pemerintah    menetapkan     diverifikasi  dan  divalidasi  secara   dialokasikan pada komoditas kopi,   di lapangan. Saat ini, pemutakhiran
          alokasi  pupuk  bersubsidi  sebesar   berjenjang, mulai dari penyuluh    kakao, dan tebu rakyat.              data   eRDKK     dapat   dilakukan
          9,55 juta ton. Hingga 10 Oktober    lapangan,   koordinator  penyuluh,      Dari   sisi  ketersediaan,  Andi  sepanjang tahun, sehingga akurasi
          2025,  realisasi  penyalurannya telah   kepala  seksi,  kepala  bidang   memastikan stok pupuk sangat         dan validitas data tetap terjaga.
          mencapai  62,06%,  sehingga masih   penyuluhan, hingga Kepala Dinas      mencukupi untuk Musim Tanam I           Jika pendataan eRDKK 2026
          tersedia  ruang  untuk  mempercepat   Pertanian kabupaten/kota. Seluruh   (Oktober–Maret/Okmar). Hingga 24    berjalan lancar, maka seluruh SK
          distribusi.  Diperlukan   langkah   mekanisme ini  dijalankan  melalui   September 2025, realisasi penyaluran   Alokasi Pupuk Bersubsidi mulai
          konkret agar pupuk benar-benar      sistem yang terintegrasi.            baru mencapai 57,98% atau sekitar    dari tingkat pusat, provinsi, hingga
          tersalurkan sepenuhnya dan sesuai      Ia  menambahkan,     penetapan    5,54 juta ton, sehingga pupuk di     kabupaten/kota     dapat     terbit
          kebutuhan di lapangan.              alokasi dan realokasi pupuk juga     lapangan  masih  tersedia  dalam     sebelum 31 Desember 2025. Dengan
            Andi Nur menegaskan tata kelola   dil  akukan   secara    bertingkat.  jumlah besar untuk memenuhi          begitu, petani sudah bisa menebus
          pupuk   bersubsidi  kini  semakin   Peme rintah   pusat   menetapkan     kebutuhan petani.                    pupuk mulai 1 Januari 2026, tanpa
          transparan, berjenjang, dan berbasis   alokasi melalui Keputusan Menteri    “Pemerintah berkomitmen penuh     kekhawatiran kekurangan pupuk.
          sistem. Langkah ini ditempuh untuk   Pertanian (Kepmentan), lalu diturun-  memastikan   pupuk     bersubsidi     Sementara       itu,    Asisten
          memastikan    penyaluran   pupuk    kan ke tingkat provinsi oleh Kepala   diterima  petani   yang   berhak.   Deputi Pengelolaan Sarana Pra-
          benar-benar  tepat sasaran serta    Dinas  Pertanian  Provinsi,  hingga   Melalui sistem e-RDKK dan verifikasi   sarana   Produksi     Pertanian
          bermanfaat langsung bagi petani.    ke   kabupaten/kota   oleh  Kepala   berjenjang, distribusi dapat berjalan   Kemenko Pangan , Bona Kusuma
          Penyaluran    pupuk     bersubsidi  Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.      tepat sasaran. Dengan stok yang      menyampaikan,     perbaikan   tata
          menurutnya,    wajib   memenuhi     “Mekanisme berlapis ini menjadi      cukup untuk musim tanam, kami        kelola pupuk bersubsidi menjadi
          prinsip Tujuh Tepat: jenis, jumlah,   bagian  dari  pengendalian   dan   optimis kebutuhan petani terpenuhi   bagian dari strategi nasional untuk
          harga, tempat, waktu, mutu, dan     validasi  agar   distribusi  pupuk   dan    produksi   pertanian  terus   mencapai kemandirian pangan.
          penerima.                           semakin akurat, transparan, dan      meningkat,” ujar Andi.                  “Baru di era Presiden Prabowo
                                                                                                                        Subianto,   fokus  terhadap   swa-
                                                                                                                        sembada pangan dijalankan secara
                                                                                                                        nyata. Sebanyak 145 peraturan telah
                                                                                                                        disinkronkan untuk memperkuat
                                                                                                                        dan sinergi dalam tata kelola pupuk
                                                                                                                        bersubsidi,” jelas Bona.
          REALISASI SALUR (per 26 September 2025)                                                                          Ia menambahkan, implementasi
                                                                                                                        Perpres No. 06 Tahun 2025 telah
                                                                                                                        berjalan baik dan memberikan
                                                                                                                        dampak positif terhadap sistem
                                                                                                                        distribusi pupuk nasional. “Esensi
                                                                                                                        dari Pupuk bersubsidi ini sebagai
                                                                                                                        komponen kunci  dari komitmen
                                                                                                                        Pemerintah Indonesia mencapai
                                                                                                                        Swasembada Pangan,” ujar Bona.
                                                                                                                           Melalui Perencanaan Kebutuhan
                                                                                                                        Pupuk 2026, Kementan mengajak
                                                                                                                        seluruh   pemangku    kepentingan
                                                                                                                        mulai   dari  pemerintah   daerah,
                                                                                                                        penyuluh,  hingga  kelompok tani
                                                                                                                        untuk  memperkuat sinergi,  mem-
                                                                                                                        perbarui data secara akurat, dan
                                                                                                                        memastikan     pupuk     bersubsidi
                                                                                                                        benar-benar  diterima  oleh petani
                                                                                                                        yang berhak.
                   JUMLAH                  14.823.266  9.550.000   5.594.768      37,74        58,58        3.955.232      Dengan     tata   kelola   yang
                                                                                                                        akuntabel dan stok yang memadai,
                                                                                                                        Kementan  berharap petani  lebih
                                                                                                                        tenang menghadapi musim tanam.
                                                                                                                        Produktivitas pertanian pun diyakini
                                                                                                                        akan terus tumbuh, memperkuat
                                                                                                                        ketahanan pangan nasional. Yul
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10